JawaPos Radar | Iklan Jitu

Pengembalian Pengungsi Rohingya ke Myanmar Ditunda Hingga 2019

19 November 2018, 12:11:48 WIB | Editor: Dyah Ratna Meta Novia
rohingya, aung san suu kyi, myanmar, as, bangladesh,
Rencana Bangladesh untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya akan terhenti hingga 2019. Menurut salah seorang pejabat tinggi Bangladesh, repatriasi dan relokasi para Muslim Rohingya akan ditinjau kembali (Reuters)
Share this

JawaPos.com - Rencana Bangladesh untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya akan terhenti hingga 2019. Menurut salah seorang pejabat tinggi Bangladesh, repatriasi dan relokasi para Muslim Rohingya akan ditinjau kembali setelah pemilihan umum akhir tahun.

Komisioner Bantuan dan Repatriasi Pengungsi di Bangladesh, Abul Kalam mengatakan, sebuah tindakan pengembalian pengungsi ke negaranya perlu memperhitungkan tuntutan pengungsi. Dia mengklarifikasi, ini adalah pandangan pribadinya sendiri dan bukan dari pemerintah.

Pada akhir Oktober, Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Myanmar. Namun rencana itu ditentang oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh, Badan Pengungsi PBB, dan kelompok bantuan, yang takut akan keselamatan Rohingya di Myanmar. Selama ini Pemerintah Myanmar tak memberikan jaminan keselamatan etnis Rohingya yang akan kembali ke negaranya.

rohingya, aung san suu kyi, myanmar, as, bangladesh,
Pemulangan kelompok pertama, yaitu 2.200 pengungsi seharusnya dimulai secara resmi pada 15 November. Namun, tertunda di tengah protes di kamp-kamp pengungsi (Reuters)

Pemulangan kelompok pertama, yaitu 2.200 pengungsi seharusnya dimulai secara resmi pada 15 November. Namun, tertunda di tengah protes di kamp-kamp pengungsi.

Tidak satupun dari mereka yang ada di daftar repatriasi setuju untuk kembali ke Myanmar jika tuntutan mereka untuk keadilan, kewarganegaraan, dan kemampuan untuk kembali ke desa dan tanah mereka yang asli tidak dipenuhi.

“Saya pikir tidak ada orang yang setuju untuk kembali,” kata Kalam. Dia juga pekan lalu menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Myanmar agar menerima beberapa tuntutan logis dan dapat diterima agar setiap repatriasi dapat dilakukan.

Myanmar tidak menganggap Rohingya sebagai kelompok etnis pribumi dan menyebut mereka Bengali. Mereka setuju untuk membawa Rohingya kembali dan mengatakan mereka perlu menerima Kartu Verifikasi Nasional, yang dikatakan akan memungkinkan Rohingya mengajukan permohonan kewarganegaraan. Namun Rohingya menolak kartu itu, dengan mengatakan itu menandakan mereka orang asing.

Bangladesh akan melakukan pemilihan umum pada 30 Desember. Keputusan apapun untuk memulangkan atau merelokasi pengungsi Rohingya dari kamp-kamp yang ramai ke Pulau Bhasan Char tidak akan berlanjut sampai 2019. "Pemilu akan datang, jadi pemerintah hanya akan menyelesaikan tindakan setelah pemilihan," kata Kalam.

Lebih dari 720.000 orang Rohingya melarikan diri dari serangan militer di negara bagian Rakhine Myanmar pada 2017, menurut badan-badan PBB. Penindasan ini diluncurkan sebagai tanggapan terhadap serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan.

Pengungsi Rohingya mengatakan tentara dan warga sipil Budha membunuh keluarga, membakar banyak desa dan melakukan pemerkosaan. Peneliti yang diberi mandat PBB menuduh tentara Myanmar berniat melakukan genosida dan pembersihan etnis Rohingya. Myanmar membantah hampir semua tuduhan, mengatakan pasukannya terlibat dalam operasi melawan teroris.

(iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up