JawaPos Radar | Iklan Jitu

Tiongkok tak Mau Pihak Asing Ikut Campur Urusan Agama

16 Desember 2018, 17:07:50 WIB
tiongkok, agama, kristen,
Pejabat senior Beijing untuk urusan agama mengatakan, masalah agama di Tiongkok tidak dapat dikontrol oleh pihak asing (Pixabay)
Share this

JawaPos.com - Pejabat senior Beijing untuk urusan agama mengatakan, masalah agama di Tiongkok tidak dapat dikontrol oleh pihak asing. Komentar ini keluar di tengah pembicaraan dengan Vatikan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pengangkatan uskup Katolik.

Paus Franciskus telah menyuarakan optimisme pada Juni, kalau hubungan antara Vatikan dan Tiongkok semakin membaik, karena kedua belah pihak berada dalam pembicaraan lanjutan untuk menyelesaikan salah satu hambatan terbesar untuk melanjutkan hubungan diplomatik yang terputus hampir 70 tahun yang lalu.

Umat Katolik di Tiongkok terbagi antara mereka yang berada di komunitas bawah tanah yang mengakui kekuaaan Paus dan mereka yang tergabung dalam Asosiasi Patriotik Katolik yang dikendalikan negara. Bagi asosiasi yang dikendalikan negara, para uskup ditunjuk oleh pemerintah bekerja sama dengan komunitas gereja setempat.

Vatikan saat ini mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan Taiwan, bukan Beijing. Direktur Administrasi Negara untuk Urusan Agama, Wang Zuoan mengatakan, Tiongkok harus tetap bertanggung jawab atas masalah agama.

“Tidak ada hubungan afiliasi antara agama-agama negara kita dan agama asing. Kelompok agama dan agama kami di negara itu tidak menerima dominasi oleh pasukan asing," tulis Wang, tanpa merujuk langsung ke agama apa atau pembicaraan dengan Vatikan.

Dia menambahkan agama di Tiongkok harus mengikuti prinsip sinifikasi di bawah bimbingan partai. Konstitusi Tiongkok menyatakan, kebebasan berkeyakinan tetapi dalam kenyataannya Partai Komunis yang secara resmi atheis memegang kendali ketat atas semua kelompok agama. Ini sering menjadi perhatian bagi pemerintah barat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Wang mengatakan, Tiongkok menjamin hak-hak orang yang punya kepercayaan. Namun, agama tidak boleh diintervensi dalam masalah administrasi, hukum atau pendidikan, tambahnya. "Pemisahan pemerintah dan agama harus ditegakkan," tulis Wang.

Editor           : Dyah Ratna Meta Novia
Reporter      : (iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini