Rusia Blokir WhatsApp, Dorong MAX: Babak Baru Kedaulatan Digital dan Tekanan terhadap Raksasa Teknologi Global

Ilustrasi tampilan laman aplikasi pesan MAX milik pemerintah Rusia di layar ponsel berdampingan dengan logo WhatsApp (Daily Dispatch)

JawaPos.com - Di tengah meningkatnya kontrol negara atas ruang digital, Rusia resmi memblokir akses terhadap WhatsApp dan menggantinya dengan MAX, aplikasi pesan yang didukung pemerintah. Keputusan ini mempertegas arah kebijakan Moskwa yang menuntut perusahaan teknologi asing tunduk pada hukum nasional atau tersingkir dari pasar.

Keputusan tersebut diumumkan Kremlin pada Kamis (12/2/2026) waktu setempat. Pemerintah menilai WhatsApp tidak mematuhi ketentuan hukum domestik, termasuk kewajiban memiliki perwakilan resmi di Rusia serta memenuhi permintaan aparat penegak hukum terkait penanganan konten dan data.

Menurut laporan Daily Dispatch, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan, "Karena ketidakbersediaan Meta untuk mematuhi hukum Rusia, keputusan seperti itu memang telah dibuat dan diterapkan."

Dia juga secara eksplisit menyarankan warga beralih ke MAX. "MAX merupakan alternatif yang mudah diakses, sebuah aplikasi pesan yang tengah berkembang dan berfungsi sebagai messenger nasional. Layanan ini tersedia bagi warga sebagai pengganti platform asing," ujar Peskov.

Sebaliknya, pihak Meta Platforms menilai pemblokiran tersebut bukan semata isu kepatuhan hukum, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengalihkan pengguna ke platform yang berada di bawah kendali negara.

Dalam pernyataan resminya, perusahaan menegaskan, "Hari ini pemerintah Rusia berupaya sepenuhnya memblokir WhatsApp dalam upaya mendorong orang-orang ke aplikasi pengawasan milik negara."

Meta juga memperingatkan dampak kebijakan itu terhadap jutaan pengguna, dengan menyatakan, "Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi yang aman adalah langkah mundur dan hanya akan membuat masyarakat di Rusia menjadi kurang aman."

Kebijakan ini merupakan puncak tekanan selama enam bulan terakhir. Sebelumnya, otoritas Rusia telah menunjuk Meta sebagai organisasi ekstremis serta menjatuhkan denda berulang kepada WhatsApp karena dinilai gagal menghapus konten terlarang dan tidak membuka kantor perwakilan lokal sebagaimana diwajibkan hukum setempat.

Sejak Agustus, regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mulai membatasi layanan panggilan suara di berbagai aplikasi pesan asing. Pada Desember, lembaga tersebut menyatakan akan mengambil langkah tambahan terhadap WhatsApp karena dianggap "terus melanggar hukum Rusia" dan disebut digunakan "untuk mengorganisasi dan melakukan tindakan teroris di wilayah negara, merekrut pelaku, serta melakukan penipuan dan kejahatan lainnya."

Selain itu, sejumlah nama domain terkait WhatsApp dihapus dari daftar nasional, sehingga perangkat di dalam negeri tidak lagi menerima alamat IP aplikasi tersebut. Akibatnya, banyak pengguna hanya dapat mengakses layanan melalui virtual private network (VPN).

Di sisi lain, tudingan bahwa MAX merupakan alat propaganda dan pengawasan negara dibantah tegas oleh otoritas Rusia. Pemerintah menyatakan aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik tersebut dirancang untuk "menyederhanakan akses warga terhadap layanan negara dan kebutuhan administratif sehari-hari," bukan untuk memata-matai pengguna.

Pada akhirnya, pemblokiran WhatsApp di Rusia mencerminkan meningkatnya kontrol negara terhadap ruang digital domestik. Dengan lebih dari 100 juta pengguna terdampak, keputusan ini bukan sekadar sengketa kepatuhan hukum, melainkan sinyal kuat bahwa perusahaan teknologi global harus berhadapan dengan tuntutan kedaulatan digital yang semakin tegas di berbagai negara.