Indonesia Gabung BoP Tuai Pro dan Kontra, Terungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Mantan Menlu di Istana

JawaPos.com - Langkah politik luar negeri Indonesia belakangan menuai sorotan. Di tengah perdebatan publik soal arah diplomasi nasional, termasuk sikap Indonesia dalam forum-forum global terkait konflik Palestina, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, dan tokoh senior diplomasi ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/).

Pertemuan tertutup yang berlangsung hampir tiga jam itu bukan sekadar ajang bertukar pandangan, melainkan forum klarifikasi sekaligus uji argumentasi atas kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai sebagian kalangan mulai memunculkan pro dan kontra.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengungkapkan bahwa suasana pertemuan jauh dari kesan formal atau satu arah. Diskusi berlangsung terbuka, kritis, dan menyentuh isu-isu sensitif yang selama ini menjadi perdebatan publik.

“Saya agak surprise. Karena ada persepsi bahwa pertemuan dengan Presiden itu top down. Tapi hari ini justru sangat terbuka dan dialognya dua arah,” ujar Dino kepada wartawan.

Menurut Dino, Presiden Prabowo secara langsung merespons berbagai pertanyaan terkait risiko kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk konsekuensi geopolitik dari posisi Indonesia di tengah polarisasi global yang semakin tajam.

“Semua dibahas, termasuk risiko, opsi, dan skenario. Tidak ada topik yang ditutup-tutupi,” katanya.

Isu Palestina menjadi salah satu pembahasan paling krusial. Di tengah tekanan internasional dan pergeseran sikap sejumlah negara, muncul kekhawatiran publik bahwa posisi Indonesia berpotensi melemah atau ambigu.

Mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memastikan tidak ada perubahan prinsip.

“Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap Palestina. Solusi dua negara tetap menjadi sikap resmi. Itu harga mati,” tegas Alwi.

Pernyataan itu dinilai penting untuk meredam spekulasi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mulai bergeser mengikuti kepentingan blok tertentu dalam konstelasi global.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti minimnya informasi yang selama ini sampai ke publik terkait proses pengambilan keputusan diplomatik. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat.

“Karena keterbatasan informasi, publik sering melihat kebijakan luar negeri secara parsial. Di sini kami mendapat banyak penjelasan yang sebelumnya tidak diketahui,” ujar Hassan.

Tokoh senior diplomasi Jusuf Wanandi bahkan menilai Presiden Prabowo sudah mengantisipasi berbagai kritik yang beredar. Menurutnya, Presiden memberikan penjelasan komprehensif, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial sebelum sempat diajukan.

“Ini kesempatan yang dibuka Presiden agar kebijakan luar negeri tidak disalahpahami,” kata Jusuf.

Pertemuan ini mencerminkan dinamika baru dalam pengelolaan diplomasi Indonesia di era Prabowo. Di satu sisi, pemerintah berupaya mempertahankan prinsip lama seperti dukungan terhadap Palestina.