White Australia Policy: Sejarah Panjang Kebijakan Diskriminatif di Negeri Kanguru

Aksi unjuk rasa terhadap kebijakan The White Australia Policy (Dok. Australia

JawaPos.com - Pada akhir abad ke-19, kekhawatiran terhadap meningkatnya jumlah migran dari Tiongkok dan kawasan Pasifik mulai tumbuh di berbagai koloni Australia. Menurut National Archives of Australia, fenomena ini mendorong banyak koloni untuk memberlakukan undang-undang imigrasi yang sangat ketat. 

Salah satu produk hukum paling berpengaruh dari masa itu adalah Immigration Restriction Act, yang menjadi salah satu undang-undang pertama setelah terbentuknya Federasi Australia. Tujuan utamanya adalah membatasi imigrasi non-kulit putih, terutama dari Asia, demi mempertahankan citra Australia sebagai bangsa "Britania" di kawasan Pasifik.

Dikutip dari National Museum Australia, undang-undang ini resmi diberlakukan pada 23 Desember 1901. Kebijakan tersebut merupakan salah satu legislasi pertama yang diperkenalkan di parlemen federal Australia yang baru dibentuk. Dalam pidatonya pada 12 September 1901, Jaksa Agung saat itu, Alfred Deakin, menyatakan secara tegas:

"Tujuan akhirnya, dalam istilah yang jelas dan tanpa keraguan, adalah pelarangan seluruh imigrasi berwarna dari bangsa asing. Lebih jauh lagi, ini berarti pengurangan jumlah orang asing yang telah berada di tengah-tengah kita. Kedua hal itu saling berkaitan dan merupakan bagian dari satu kebijakan besar, yaitu  kebijakan untuk menjamin Australia yang 'berkulit putih'," ujarnya, dikutip dari National Museum Australia.

Akar Pemikiran Diskriminatif di Balik Kebijakan

Pada abad ke-19 sebagian besar penduduk kulit putih di koloni Australia memiliki pandangan yang jika dilihat dari kacamata modern, tergolong rasis secara terbuka. Kelompok non-kulit putih dianggap lebih rendah secara moral dan intelektual dibandingkan dengan bangsa Eropa. Di Australia, pandangan ini paling sering diarahkan kepada masyarakat keturunan Asia, namun juga meliputi semua kelompok non-kulit putih, termasuk penduduk asli Aborigin yang dianggap sebagai ras yang akan punah.

Ironisnya, Australia saat itu memandang dirinya sebagai negara ideal dan surga bagi pekerja, setidaknya bagi warga kulit putih yang dianggap "layak." Pemerintah berupaya menarik tenaga kerja laki-laki, terampil, dan berkulit putih dengan upah tinggi demi menjaga citra tersebut.

Namun, keberadaan pekerja non-kulit putih dan perempuan pekerja sering dianggap ancaman bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Mereka dipersepsikan menerima upah lebih rendah dan berpotensi merebut pekerjaan dari warga kulit putih. Ketegangan ini semakin meningkat selama masa gold rush ketika banyak migran non-kulit putih datang untuk mencari peruntungan. 

Ketika sebagian dari mereka mulai berpindah dari ladang emas ke kota dan menerima pekerjaan dengan bayaran lebih murah, konflik sosial dengan penduduk kulit putih pun tak terhindarkan.

Lahirnya "White Australia Policy"

Ketika Australia resmi berfederasi pada tahun 1901, para anggota parlemen merasa perlu menetapkan undang-undang nasional yang mengatur imigrasi. Immigration Restriction Bill menjadi salah satu rancangan undang-undang pertama yang diajukan ke parlemen federal. Undang-undang ini mengatur dua langkah utama untuk membatasi pertumbuhan populasi non-kulit putih yaitu, penerapan dictation test dan pembatasan tenaga kerja asing.

Tes dikte (dictation test) berisi 50 kata yang harus dibacakan dan ditulis oleh calon imigran dalam bahasa Eropa mana pun yang dipilih oleh petugas imigrasi. Karena pemilihan bahasa sepenuhnya berada di tangan petugas, tes ini secara efektif dirancang untuk membuat calon imigran tidak lulus, terutama bagi mereka yang dianggap tidak diinginkan, baik karena asal negara, catatan kriminal, kondisi medis, atau moralitas yang dinilai tidak pantas.

Hasilnya, sangat sedikit imigran non-kulit putih yang berhasil lolos. Antara tahun 1902 hingga 1909, tes ini dijalankan sebanyak 1.359 kali, dan hanya 52 orang yang berhasil masuk ke Australia. Setelah tahun 1909, tak satu pun calon imigran yang mengikuti tes berhasil lulus. Beberapa orang memang memperoleh certificate of exemption, tetapi banyak di antara mereka akhirnya terpisah dari keluarga atau kerabat yang gagal lulus dan kemudian dideportasi.

Kebijakan diskriminatif ini semakin diperkuat dengan dua undang-undang tambahan yaitu, Pacific Island Labourers Act 1901 dan Post and Telegraph Act 1901. Kedua aturan tersebut melarang penggunaan tenaga kerja impor dan mewajibkan pengusaha untuk mempekerjakan pekerja kulit putih di kapal pengangkut surat Australia.