Menlu AS Marco Rubio Kecam Negara-Negara Eropa yang Akui Palestina sebagai Negara, Sebut Bisa Picu Masalah Besar

JawaPos.com -Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Kamis (4/9) waktu AS melontarkan kritik keras terhadap sejumlah negara Eropa yang bergerak mengakui negara Palestina. 

Rubio menilai langkah itu justru akan menimbulkan 'masalah besar', apalagi di tengah meningkatnya tensi akibat rencana aneksasi besar-besaran Israel di Tepi Barat.

Dalam konferensi pers bersama Menlu Ekuador Gabriela Sommerfeld di Quito, Rubio menegaskan Washington telah memperingatkan mitra-mitranya soal risiko pengakuan sepihak terhadap Palestina. 

“Kami sudah memprediksi hal ini. Kami sudah memperingatkan semuanya. Namun beberapa pihak tetap memilih melangkah dengan sesuatu yang ilusi,” ujarnya dikutip via Royanews.

Rubio juga menuding langkah Prancis dan negara lain memberi ruang bagi Hamas untuk keluar dari jalur negosiasi dan memperkeras tuntutan. 

Namun, saat ditanya soal rencana Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang ingin mencaplok hingga 82 persen wilayah Tepi Barat, Rubio menolak memberi sikap tegas. 

“Itu belum final. Itu masih perdebatan internal politik Israel. Saya tidak akan mengomentari lebih jauh hari ini,” katanya.

Pernyataan Rubio muncul ketika komunitas internasional terus menekan Israel. PBB dan mayoritas negara dunia memandang permukiman Israel di Tepi Barat ilegal menurut hukum internasional, sekaligus ancaman nyata terhadap prospek solusi dua negara.

Baca Juga: Harga Pangan Melonjak Efek Gelombang Tinggi, Pemprov Jawa Timur Kirim 10 Ton Beras dan Sembako ke Pulau Bawean Gresik 

Bahkan, Mahkamah Internasional pada Juli lalu menegaskan pendudukan Israel ilegal dan meminta seluruh permukiman di Tepi Barat serta Yerusalem Timur dievakuasi.

Sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Belgia, berencana menyampaikan pengakuan resmi terhadap Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan ini. 

Meski begitu, London dikabarkan masih menimbang ulang jika Israel bersedia meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan menunjukkan komitmen pada proses perdamaian jangka panjang.