Picu Eskalasi Situasi yang Sudah Pelik, Badan HAM PBB Kutuk Seruan Menteri Israel Usir Penduduk Tepi Barat

Militer Israel lakukan kekerasan dan pengusiran paksa warga Palestina di Tepi Barat saat masih lakukan gencatan senjata di Gaza (Documentary Al Jazeera).

JawaPos.com - Badan hak asasi PBB mengutuk seruan menteri Israel untuk mengusir penduduk Tepi Barat. Menurut PBB, pernyataan tersebut hanya memicu eskalasi pada situasi yang sudah pelik.

"Terkait pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh sejumlah pejabat yang mungkin menjadi hasutan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kami mengutuk keras pernyataan-pernyataan tersebut," kata juru bicara Ravina Shamdasani dalam jumpa pers PBB di Jenewa menanggapi pertanyaan Anadolu, dikutip dari Antaa, Sabtu (31/8)

Sebelumnya pada Rabu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz menyerukan melakukan langkah yang diterapkan di Gaza di Tepi Barat utara, termasuk evakuasi sementara bagi warga Palestina, di tengah operasi militer besar di wilayah itu, yang terbesar dalam dua dekade.

“Hal ini hanya akan memperburuk situasi yang sudah sangat buruk,” kata Shamdasani.

Merujuk pada “kekebalan hukum yang sudah berlangsung lama” di Tepi Barat atas pelanggaran yang dilakukan terhadap warga Palestina, dia menekankan bahwa telah terjadi kekerasan oleh pemukim, kekerasan oleh pasukan keamanan Israel, ratusan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Palestina, namun “sangat sedikit pertanggungjawaban.”

“Hal itu menciptakan iklim kekebalan hukum,” katanya.

“Jadi, situasinya sudah sangat, sangat tidak stabil, dan apa yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir adalah semakin buruknya situasi yang seperti kami katakan, bencana,” ia memperingatkan.

"Kami telah melihat penggerebekan, kami telah melihat pembunuhan. Kami juga melihat kerusakan pada infrastruktur, infrastruktur penting, termasuk pasokan air bagi masyarakat yang tinggal di sana," kata Shamdasani.

Ia meminta Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional sebagai kekuatan pendudukan.

Baca Juga: Meskipun Telah Hancurkan Gaza, Wapres AS Harris Tolak Embargo Senjata Israel

“Serangan udara dan senjata serta taktik militer yang digunakan pasukan keamanan Israel melanggar norma dan standar hak asasi manusia yang berlaku untuk operasi penegakan hukum." kata dia.

"Dan setiap pembunuhan yang melanggar hukum harus diselidiki secara menyeluruh dan independen, dan mereka yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” lanjutnya.