Kerusuhan Papua Nugini, KBRI Perkuat Perlindungan di Tengah Gejolak

JawaPos.com - Kerusuhan yang terjadi di Papua Nugini pada Rabu (10/1) menyebabkan dua kota besar yakni Port Moresby dan Kota Lae terbakar.

Akibat kerusuhan, kondisi keamanan kota kurang stabil dan membuat James Marape selaku Perdana Menteri mengumumkan keadaan darurat nasional untuk wilayah Port Moresby selama 14 hari, terhitung sejak Kamis 11 Januari 2024.

Pengumuman tersebut diharapkan mampu meminimalisir jumlah korban serta mengembalikan suasana yang kondusif dan aman seperti semula.

Saat kerusuhan berlangsung, terjadi penjarahan yang mengakibatkan beberapa wilayahnya terbakar hingga menyebabkan korban tewas.

Kerusuhan berawal dari aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan aparatur sipil negara, polisi, dan tentara usai gaji mereka dipotong.

Aksi unjuk rasa ini diambil sebagai bentuk protes terhadap pengurangan gaji mereka sebesar 50 persen, yang dinilai mencapai potongan sebesar 1,5 juta dari gaji pegawai negeri.

Adanya kerusuhan ini, KBRI Port Moresby aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan kepolisian Papua Nugini.

Upaya ini dilakukan guna memperkuat upaya perlindungan dan peningkatan keamanan bagi WNI yang berjumlah 1.317 orang di wilayah tersebut.

Dilansir dari ANTARA, Judha Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban akibat peristiwa ini,

“hingga saat ini tidak ada WNI yg menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” kata Judha.

Judha juga mengungkapkan bahwa, pihaknya terus mendorong WNI untuk tetap terhubung dengan KBRI. Ia meminta kepada WNI yang berada di Papua Nugini untuk terus berkomunikasi dengan KBRI.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” ujarnya.

Selain itu pihak KBRI juga terus menghimbau WNI untuk tetap berjaga-jaga, meningkatkan kewaspadaan, dan menetap di tempat tinggal masing-masing kecuali dalam situasi yang sangat mendesak.