Pembiayaan Infrastruktur Air Kurang Rp 86,8 Triliun, Wapres Harapkan dari BUMN dan Swasta

Lokasi pembangunan bendungan di kawasan ibu kota negara Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Novi Abdi/Antara

JawaPos.com – Pembangunan infrastruktur air di Indonesia masih menghadapi tantangan pembiayaan. Saat ini masih terdapat kekurangan anggaran atau pembiayaan infrastruktur air sebesar Rp 86,8 triliun. Sejumlah inovasi pembiayaan disiapkan pemerintah, diantaranya melalui skema Indonesia Water Fund.

Data kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur air tersebut, disampaikan langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Kita masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air," katanya dalam pembukaan Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum 2023 di Jakarta pada Selasa (6/6).

Ma'ruf mengatakan, kebutuhan anggaran atau pembiayaan penyediaan infrastruktur air di Indonesia mencapai Rp 123,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat melalui APBN hanya bisa membiayai sebesar Rp 21 triliun.

Kemudian pemerintah daerah lewat APBD mengalokasikan dana senilai Rp 15,6 triliun. Sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 86,8 triliun.

Ma'ruf mengatakan, sebagian besar sisa kebutuhan anggaran itu diharapkan mengucur dari BUMN dan swasta. Untuk itu dia mengatakan perlu berbagai inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerjasama partisipasi swasta. Seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha atau KPBU.

Kemudian juga bisa melalui skema pembiayaan source to tap. Yaitu pembangunan infrastruktur penyediaan air minum yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

"Inovasi pembiayaan lainnya adalah melalui Indonesia Water Fund," katanya.

Dana yang terkumpul dari pembiayaan tersebut, digunakan untuk mendanai proyek-proyek perbaikan akses air bersih di Indonesia. Dia berharap pemerintah daerah dan BUMD bisa memanfaatkan platform pembiayaan strategi situ, sehingga bisa mempercepat target tercapainya akses air minum layak.

Dia menjelaskan, data pada 2022 menyebutkan akses masyarakat ke sumber air minum layak mencapai 91 persen. Kemudian akses ke air minum aman masih 11,8 persen dan akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,69 persen. Dengan kata lain masih terdapat celah yang signifikan untuk memenuhi target di bidang air bersih tersebut.

Ma'ruf mengatakan di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga memiliki akses air minum yang layak di 2024 nanti. Kemudian akses air minum aman di angka 15 persen dan akses air minum perpipaan sebesar 30 persen.