Menteri PUPR Sebut Progres Pembangunan Bendungan Bener Capai 26 Persen, Ditargetkan Seelsai 2024 Selesai

JawaPos.com-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, progres pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga saat ini mencapai 26 persen.

Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Basuki saat meninjau pembangunan Bendungan Bener yang berlokasi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada pekan ini. "Bendungan Bener dibangun sejak Oktober 2018 dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024. Saat ini progres konstruksi mencapai 26 persen," kata Basuki dalam unggahan resmi akun media sosial Kementerian PUPR, Minggu (4/6).

Dalam tinjauan tersebut Basuki menyampaikan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan mulai dari desain hingga pelaksanaan. "Perhatikan aspek kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Tolong dievaluasi desain engineering dan arsitekturnya, sehingga tidak ada desain yang berlebihan (overdesign). Pekerjaannya yang rapi, sisa material ditata baik," pesan Menteri Basuki.

Sebagai informasi, Bendungan Bener merupakan bendungan multifungsi yang memiliki manfaat di antaranya untuk mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu juga dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke 3 Kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA.

Bendungan ini juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m3/detik menjadi 178 m3/detik (70 persen) pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). Selain itu fungsi lainnya seperti perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu.

Sementara itu, mengutip laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) disebutkan bahwa nilai investasi pada pembangunan Bendungan Bener mencapai Rp 2.060 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)