Kementerian PUPR Bakal Dipisah jadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Ini Saran Pengamat Soal Fokus Program yang Perlu Dilakukan

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka berencana untuk memisah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua.

Nantinya, secara nomenklatur, Kementerian PUPR akan dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR).

Merespons hal itu, Pengamat Tata Kota Universitas Tri Sakti, Nirwono Joga menilai bahwa Kementerian PUPR idealnya tetap menjadi satu. Adapun alasannya untuk memudahkan koordinasi.

Baca Juga: Jika Anda Menemukan Kegembiraan dari 7 Hal Sederhana Ini, Anda Jauh Lebih Bahagia daripada yang Disadari

"Kalau disuruh milih, saya pilih tetap jadi satu Kementerian PUPR daripada dipisah, karena dalam praktiknya kedua infrastruktur tersebut saling terkait erat dengan di bawah satu kementerian akan memudahkan koordinasi sebenarnya," kata Nirwono kepada JawaPos.com, Rabu (16/10).

Di satu sisi, Nirwono menilai bahwa pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua lebih pada kepentingan politik, bukan karena keinginan internal. Salah satunya didorong oleh kepentingan pengusaha atau pengembang perumahan.

"Tetapi kalau pemerintahan baru tetap ingin memisahkannya, ini lebih karena ada dorongan politik terutama dari kalangan pengusaha/pengembang perumahan sebenarnya bukan karena keinginan teman-teman di Kementerian PUPR sebenarnya," ungkapnya.

Meski begitu, dia mengatakan jika pemerintahan baru tetap ingin memisahkan Kementerian PUPR, pihaknya memberikan sejumlah saran. Mulai dari nama kementerian yang bisa dipakai hingga fokus program yang perlu dilakukan dua kementerian tersebut.

Dia mengusulkan, jika Kementerian PUPR jadi dipisah, maka bisa digunakan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan.

Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Oli Sintetis Lebih Mahal dari Oli Mineral

"Idealnya Kemnterian PU tetap mandiri tidak perlu digabung dengan yang lain agar tetap fokus pada kegiatan utamanya yakni SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Bina Konstruksi," jelas Nirwono.

Menurutnya, Kementerian PU dapat fokus melanjutkan program pembangunan yang sudah ada sebelumnya yakni SDA/bendungan dan haringan irigasi untuk ketahanan pangan dan kebutuhan air baku, serta PLTA dan PLTS untuk ketahanan EBT.

Selanjutnya, untuk bidang Bina Marga fokus menyelesaikan jalan tol di luar Trans Jawa, seperti rencana Tol Bandung-Joga, serta mengoptimalkan Trans Jawa dan Jalur Pantai Selatan/Pansela/Jalur Lintas Selatan/JLS sertaTrans Sumatera.

"Bidang Cipta Kerja menuntaskan permukiman kumuh, akses air bersih dan sanitasi higienis; Bidan Bina Karya fokus pada pembangunan konstruksi seperti pembangunan pelabuhan, bandara, terminal, dengan mengintegrasikan dengan Bina Marga dan Cipta Kerja," ungkapnya.

Sementara itu, untuk Kementerian Perumahan yang akan dibentuk guna mendukung program pembangunan perumahan perdesaan 2 juta dan 1 juta perkotaan per tahun, sebaiknya diberinama berupa Kementerian Perkotaan, Perdesaan, dan Perumahan.

Hal itu disarankan, utamanya untuk memudahkan koordinasi perkotaan dan perdesaan dengan fokus pembangunan perumahan. Ke depan, disarankan untuk fokus pada pembangunan perumahan dengan cara yang berbeda harus ada terobosan dan berkelanjutan.

Baca Juga: Hakim Agung Sunarto Terpilih jadi Ketua MA Periode 2024-2029, Gantikan Syarifuddin

"Misal pembangunan perumahan perdesaan berbasis masyarakat lokal untuk membangun/merenovasi rumah-rumah tradisional dengan bahan lokal, dikerjakan tenaga lokal, dan dikembangkan menjadi destinasi wisata baru," ujar Nirwono.

Sementara pembangunan hunian vertikal/rusun di perkotaan juga harus ada inovasi baru seperti membangun rusunawa untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR)/ASN/Gen milenial/GenZ di atas lahan aset pemda.

Seperti pasar, puskesmas, kantor kelurahan/kecamatan, sekolah negeri sehingga tidak perlu pembebasan lahan baru yang biasanya mahal dan lama prosesnya.

Sedangkan untuk rusunawa dibagai atas 3 bagian utama, misal lantai 1-3 diperuntukan sebagai pasar/kantor/puskesmas/kantor.

"Kemudian, lantai 4-5 ruang UMKM/kafe/so-working space/pelatihan keterampilan, lantai 6-20 untuk hunian warga MBR/ASN/Gen Milenial/Gen Z," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kementerian PUPR Bakal Dipisah jadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Ini Saran Pengamat Soal Fokus Program yang Perlu Dilakukan

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Kementerian PUPR Bakal Dipisah jadi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Ini Saran Pengamat Soal Fokus Program yang Perlu Dilakukan

Tags

Artikel Terkait

16 Bulan Prabowo-Gibran, Isu Lapangan Kerja dan Pengangguran Paling Mendesak Diselesaikan

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Jeblok di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, ICW: Dampak Normalisasi Konflik Kepentingan

Grace Natalie Pastikan PSI Selalu Pro-Jokowi, Yakin Segera Jadi Partai Besar

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com