Waskita Karya Garap Proyek Jalan di IKN Senilai Rp 396,6 Miliar

JawaPos.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan tengah menggarap proyek jalan Paket D di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B-1C Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur senilai Rp 396,6 miliar. Proyek ini menjadi kontrak baru yang diperoleh perseroan pada Kuartal II-2025.

"Peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana," ujar Direktur Operasi II Waskita Karya Dhetik Ariyanto dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Kamis (12/6).

Lebih lanjut, dia membeberkan proyek jalan di IKN ini diharapkan dapat menjadi fasilitas infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan begitu, akan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, kata dia, Waskita Karya sudah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai mencapai Rp8,2 triliun. Proyek tersebut di antaranya Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukung, Rumah Susun ASN 3, serta Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT-Karingau-Simpang Tempadung yang dilengkapi Jembatan Satwa.

"Ada pula beberapa proyek IKN yang sudah kami selesaikan pembangunannya. Sebut saja Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, dan Kemenko 4," jelas Dhetik.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan secara keseluruhan pembangunan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN dirancang lebih lebar dengan nilai mencapai Rp3,04 triliun.

Basuki menyebut, ada tujuh paket pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 12,3 km di KIPP IKN akan dilakukan. Salah satunya yang dikerjakan oleh Waskita Karya.

Adapun lainnya, proyek jalan juga dikerjakan oleh kerja sama operasi (KSO) Adhi Karya-Cahaya Konstruksi Nusantara dan WIKA (Wijaya Karya)-SPT.

Kemudian terdapat dua paket supervisi proyek yang bertugas mengawasi kualitas dan progres pekerjaan, kata dia, dengan anggaran yang dialokasikan untuk supervisi mencapai Rp24,5 miliar. "Supervisi untuk pastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan target yang ditetapkan," ujar Basuki.