Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Dituntut Gerak Cepat Garap IKN

JawaPos.com – Setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe ditunjuk sebagai kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), koordinasi intensif langsung dilakukan. Rapat dihelat dengan berbagai pihak terkait.

”Setelah pelantikan, sudah ada rapat di Istana. Komunikasi IKN kementerian sudah mulai intensif antara kepala dan wakil serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bappenas," ujar Ketua Tim Komunikasi IKN Kementerian PPN/Bappenas Sidik Pramono kepada Jawa Pos kemarin (11/3).

Sidik memastikan, semua rencana berjalan sebagaimana mestinya. Meski, diakuinya, butuh waktu yang cukup panjang untuk menggarap berbagai tahapan IKN.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, tim terkait bergerak cepat sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang dipaparkan di sela pelantikan pada Kamis lalu (10/3). Persoalan kesekretariatan dan koordinasi dengan K/L terkait juga akan digarap dengan serius.

”Kepala dan wakil kepala otorita akan melengkapi kelembagaan, menyelesaikan peraturan turunan sebagaimana yang diamanatkan di UU IKN maksimal dua bulan setelah diundangkan," jelas Sidik.

Jokowi sendiri menginginkan agar aturan turunan UU IKN dirampungkan bulan ini. Pada saat pelantikan, Bambang mengakui bahwa pembangunan kota yang baik memerlukan waktu yang panjang. Setidaknya 15 tahun. Menyoal hal itu, Bappenas akan menjalani semua tahapan sesuai dengan UU IKN yang berlaku.

Sidik menjelaskan, di UU IKN pada Lampiran 2 Rencana Induk Pembangunan IKN, sudah dinyatakan bahwa pembangunan IKN akan dilakukan bertahap sampai 2045. Dalam setiap tahap itu akan ada evaluasi menyeluruh pada berbagai aspek pengerjaan.

”Sampai kota itu benar-benar stabil. Itu ada tahapannya, 2020–2024 harus ngapain, dan seterusnya. Ada key performance indicator (KPI)-nya juga," jelasnya.

Ada lima tahap pembangunan IKN. Periode 2020–2024 merupakan pemindahan tahap awal. Tahap itu meliputi pembangunan infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR. Selain itu, dilakukan pembangunan perumahan di area utama IKN. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pusat akan pindah ke IKN baru pada tahap awal di 2024.

Periode 2025–2035 menjadi periode pembangunan IKN sebagai area inti dengan dilakukannya pengembangan fase kota berikutnya, seperti pusat inovasi, ekonomi, penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, dan penerapan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas. Sehingga diharapkan bisa mencapai sustainable development goals (SDG’s).

Kemudian, periode 2035–2045 adalah tahap pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kaltim.

Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi dipilihnya Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Dia berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat. ”Keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan kita berharap agar bisa bekerja cepat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan,” kata Puan kemarin.

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mendukung langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang-Dhony. Keduanya harus bisa menerjemahkan visi dan misi presiden terkait pembangunan IKN Nusantara.

Sementara itu, rencana pengembangan sistem jaringan jalan Trans-Kalimantan menuju IKN tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nanti dibangun shortcut atau jalan pintas yang terhubung dengan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, yang menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jalan pintas itu berada di Desa Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kutai Barat (Kubar).

Jalan tembus itu direncanakan bisa menghubungkan Kaltim dan Kalteng dengan Kalbar. Termasuk dengan provinsi termuda di Kalimantan, yakni Kaltara.

Photo

BERTETANGGA: Penunjuk jalan menuju Sepaku dan Semboja, dua kecamatan di Penajam Paser Utara sertai Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)

Seperti dilansir Kaltim Pos, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menerangkan, pengembangan jalan pintas tersebut merupakan hal yang paling urgen untuk dilaksanakan. Sebab, jalan pintas di Desa Muara Gusik itu akan menjadi satu-satunya akses yang mengoneksikan jalan nasional yang berada di Kaltim dengan Kalbar dan Kalteng.