JawaPos.com - Tahun 2024 kurang separo jalan lagi. Di tahun tersebut, hampir 17 ribu aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri bakal dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun depan.

Lalu, bagaimana progres pembangunan calon ibu kota baru tersebut saat ini? Mengutip Kaltim Post, sampai pertengahan Juni ini, progres pembangunan IKN hampir mencapai 30 persen. Persisnya, pembangunan infrastruktur dasar yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini telah mencapai 29,87 persen.

Perinciannya, 36 paket kegiatan sudah dikerjakan sejak pertengahan 2022. Secara keseluruhan, ada 75 paket yang dikerjakan pada pembangunan infrastruktur dasar IKN tahap pertama hingga tahun depan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke IKN belum lama ini menjelaskan masih tersisa 39 paket kegiatan. Pembangunannya baru akan dimulai pada Juli 2023. ”Termasuk 47 tower hunian ASN yang pengerjaannya dimulai pada 27 Juli 2023,” katanya kepada Kaltim Post saat berada di hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN.

Pada rapat kerja dengan Komisi V DPR pekan lalu, Basuki juga memaparkan secara terperinci mengenai dukungan infrastruktur dasar untuk pembangunan IKN yang dialokasikan pada 2023 Rp 26,67 triliun. Anggaran terbesar dialokasikan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Rp 11,58 triliun. Selanjutnya, Ditjen Bina Marga Rp 9,72 triliun; Ditjen Perumahan Rp 4,20 triliun; dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Rp 1,14 triliun. Terakhir, Ditjen Bina Konstruksi Rp 0,03 triliun.

Dalam paparannya, anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN pada Ditjen SDA Rp 1,14 triliun diproyeksikan untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sanggai, penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi, embung di KIPP, serta penyelesaian Intake Sungai Sepaku.

Lalu, pada Ditjen Bina Marga Rp 9,72 triliun antara lain untuk melaksanakan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan sisi barat, serta jalan tol IKN. Juga untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, jalan akses Persemaian Mentawir, pembangunan (duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Selanjutnya, pada Ditjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun dialokasikan untuk pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP IKN, serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) KIPP IKN.

Lalu, pembangunan sarana-prasarana pemerintahan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) IKN, yakni Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, kantor kementerian koordinator (kemenko), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian PUPR, masjid negara, dan Beranda Nusantara. Kemudian, penyiapan KIPP IKN tahap I dan II, penataan sumbu kebangsaan dan tripraja, serta land development untuk subwilayah pengembangan 1B dan 1C.

Lalu, pada Ditjen Perumahan Rp 4,2 triliun antara lain untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rumah susun atau rusun ASN. ”Pembangunan rusun ASN segera dimulai. Pembangunan rumah tapak menteri sudah dimulai. Dan dalam konstruksi,” lanjut Basuki.

Terakhir, pada Ditjen Bina Konstruksi Rp 0,03 triliun untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di IKN serta manajemen pengadaan barang dan jasa terkait IKN. ”Di IKN sekarang ada pekerja sekitar 8 ribu orang, 30 persen di antaranya tenaga lokal yang sudah kami berikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga kerjanya,” jelas dia. (rik/c19/ttg)