Pengamat Tata Kota: Harus Ada Orientasi Lain Dalam Membangun IKN

JawaPos.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang baik dan memiliki daya tarik. Hal tersebut disampaikan Pengamat Infrastruktur dan Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna.

Menurut Yayat, pengembangan kota IKN dalam lima tahun ke depan harus punya orientasi lain yang menunjang pusat pemerintahan.

"Jadi pengembangan kotanya harus punya orientasi (lainnya), kalau hanya sekadar kota pemerintahan (Pusat Pemerintahan) ya sudah gitu-gitu aja," kata Yayat saat dihubungi Jawapos.com, belum lama ini.

Adapun orientasi lain yang dimaksud Yayat yakni menjadikan IKN sebagai kota yang layak huni dengan memiliki berbagai macam fasilitas pendukung seperti dibangunnya pusat kesehatan, pendidikan, ataupun perkantoran.

Yayat mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan menggandeng sejumlah pelaku usaha yang mefhum soal jaringan bisnis.

Sehingga nantinya, pembangunan di IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja, tetapi juga beriringan dengan pusat ekonomi yang dapat dikembangkan.

"Karena 20 persen dari dana APBN itu terlalu kecil, ya bisa aja nanti diseimbangkan. Maka saya bilang harus ada pengembangan lain kekuatan pelaku usaha," ucapnya.

Untuk diketahui, pembangunan IKN dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah sampai final pada 2045. Untuk tahap pertama, pemerintah berencana membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan akses jalan menuju ibu kota. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada 2024.

Adapun pendanaan IKN didukung oleh berbagai sumber. Selain dana APBN, juga terdiri dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), aset BUMN, sampai modal swasta yang nilainya dinamis. Total anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 72,3 triliun.

Setelah 2024, Satgas Pembangunan IKN menyebut bakal fokus menggarap area IB yang meliputi sektor swasta dan fasilitas layanan lainnya seperti rumah sakit, perkantoran, sarana belanja, hiburan dan lainnya.

Pemerintah di area 1B tetap fokus pada pengembangan infrastruktur melanjutkan program di area 1A. Pengembangan wilayah 1B rencananya mulai melibatkan dan diperuntukan bagi pengembangan sebuah kota mandiri.