Menteri AHY-DPR Komunikasi Bahas soal 2.086 Hektare Lahan IKN Nusantara Bermasalah

JawaPos.com–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan terus berkomunikasi dengan DPR terkait 2.086 hektare lahan yang masih bermasalah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

”Saya terus berkomunikasi dengan DPR RI, dengan Komisi II, benar bahwa ada 2.086 hektare tanah di kawasan IKN (yang bermasalah),” ujar AHY seperti dilansir dari Antara.

AHY menegaskan, permasalahan lahan tersebut tidak sepenuhnya menjadi domain ATR/BPN.

”Mengapa? Karena kami sudah melakukan verifikasi-identifikasi,” ujar AHY.

Terkait sejumlah bidang yang masih ada masyarakat, AHY melanjutkan, Kementerian ATR/BPN sudah berkomunikasi dengan pihak Otorita IKN Nusantara.

”Nanti, mereka (Otorita IKN Nusantara) akan menyelesaikan (permasalahan). Apakah bentuk ganti rugi, atau yang dinamakan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, PDSK,” tutur AHY.

Putra sulung dari Presiden Keenam RI itu menjelaskan, terdapat skema yang berlaku untuk mengganti atau memberi bantuan ke masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi-lokasi tersebut.

”Bentuknya tidak sama, masing-masing berbeda kasusnya. Ada yang sudah punya sertifikat (tanah), ada yang belum,” terang AHY.

Selain itu, AHY menambahkan, terdapat skema relokasi.

AHY mengungkapkan, sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan sejumlah menteri lain dalam rapat terbatas. Rapat tersebut membahas kendala-kendala di IKN Nusantara.

”Kami ingin pembangunan tidak terhenti, terus berproses, tetapi juga jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, menjadi korban dari pembangunan,” papar AHY.

Pernyataan tersebut dia sampaikan terkait Ketua Umum Komisi II Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan akan memanggil AHY dalam rapat kerja membahas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satu pembahasan yang dilakukan adalah status tanah 2.038 hektare yang masih bermasalah.

Pembayaran ganti rugi lahan di wilayah IKN Nusantara yang termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMSN). Kementerian ATR/BPN mencatat terdapat sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN Nusantara yang sudah dituntaskan.

Kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN Nusantara di mana 10 paket sudah tuntas. Sementara 11 paket tersisa kemajuannya mencapai 80 persen, dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal dengan baik.

”Insya Allah selalu ada jalan untuk bisa memediasi dan selalu ada jalan untuk mencari solusi yang terbaik,” ucap AHY.