
Mendagri Tjahjo Kumolo
JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri membuat posko aduan bagi masyarakat yang melihat adanya gelagat aktivitas yang dilakukan kelompok radikal. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas yang membahayakan secara cepat.
“Di lantai tiga (Gedung Kemendagri) ada posko 24 jam,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (16/5).
Tjahjo menambahkan, pihaknya juga sudah memerintahkan kepala daerah untuk membuat posko serupa di wilayahnya masing-masing. “Hari ini juga kami sudah membuat radiogram ke semua gubernur, walikota, bupati, untuk membuat posko yang sama biar 24 jam kalau ada sesuatu segera dirapatkan,” imbuhnya.
Politisi PDIP itu tidak membantah, jika salah satu tujuan dibentuknya posko itu untuk mengawasi kegiatan HTI. “Termasuk HTI dan kelompok radikal yang lain,” tuturnya.
Sebagai tahap awal, rencananya posko 24 jam tersebut akan diberlakukan hingga satu bulan mendatang. Posko yang ada di Kemendagri sendiri langsung dipegang oleh lima pejabat eselon satu dan empat staf ahli menteri.(far/jpk)

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
