Ketegasan MUI Soal Fatwa Penistaan Agama

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menegaskan, bahwa fatwa tentang penistaan agama yang pernah dikeluarkan kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan pesanan pihak manapun. Apalagi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Itu gak benar gak benar. Tidak ada pihak lakukan penekanan, intervensi dalam menetapkan fatwa," ujar Zainut di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (2/2).

Sebelumnya Ahok curiga fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan pesanan dari presiden ke-6 kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin yang diminta via telepon. Sebab ketika SBY menjabat presiden, Ma'ruf Amin termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut mengaku kecewa dengan tuduhan yang diberikan kepada MUI. Tuduhan itu tak ubahnya seperti fitnah. "Maka dari itu tuduhan seperti adalah sangat keji, dan fitnah yang saat luar biasa," ujar Zainut di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (2/2).

Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, MUI dalam setiap fatwanya tidak pernah ditekan oleh pihak manapun termasuk SBY. "Jaminannya bahwa kami tidak pernah ada pihak-pihak yang menekan, dan silahkan dibuktikan ke masyarakat ketika melihat bahwa kami ini diintervensi dalam menetapkan fatwa," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY membantah tidak pernah memerintahkan MUI mengeluarkan fatwa, terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang diduga telah melakukan penistaan agama.

Pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut mengungkapkan sebelum mengeluarkan fatwa MUI selalu selalu berkomunikasi dengan para ulama. Sehingga fatwa yang dikeluarkannya bisa sejalan dengan agama Islam.

Karenanya, tidak mungkin bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI, terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, merupakan pesanan dirinya.(cr2/JPG)