Kementerian PANRB Minta Waspadai Penipuan Penerimaan CPNS

JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyesalkan adanya kasus penipuan berkedok penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) di Jawa Barat.

"Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian penipuan tersebut. Beliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat," ungkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, Senin (16/1).

Untuk itu, Suryatman mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi terkait penerimaan CPNS yang berasal dari media sosial dan situs non pemerintah.

Dijelaskannya, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui www.menpan.go.id maupun www.bkn.go.id.

Dia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS tersebut.

“Kejadian ini bukan pertama kali, sebelumnya sudah banyak kasus penipuan seperti ini. Kementerian PANRB sudah mengambil langkah tegas dengan melaporkan puluhan situs bodong yang menginformasikan tentang adanya seleksi penerimaan CPNS ke pihak berwajib," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat supaya waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS. Yang kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan.

"Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan pada kejadian penipuan di Jawa Barat tersebut, korban diminta menyetor uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) palsu.

Ditegaskan Suryatman bahwa hingga saat ini pemerintah belum membuka seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum. "Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," tandas dia. (uya/JPG)