JawaPos.com – “Kakak, om, tante hari ini giliran kami yang turun ke jalan.” Begitu bunyi spanduk dalam foto yang menyebar di Facebook beberapa hari terakhir. Cukup menarik lantaran spanduk itu dipegang beberapa anak SD. Di antara para pelajar tersebut ada seorang pemuda yang berdiri memegang pelantang suara. Terkesan anak-anak itu berpartisipasi dalam rangkaian aksi akhir-akhir ini untuk menolak pengesahan beberapa RUU kontroversial.
Jawa Pos menemukan foto itu diunggah akun Facebook Nasiruddin (fb.com/profile.php?id=100034527790380) pada 26 September 2019. “Anak SD ikut demo juga. kemaren anak stm/sma. Anak Sd aja paham. kalau ini negara sedang tidak beres,” tulis Nasiruddin. Kemarin unggahan tersebut terus dibagikan ulang, salah satunya oleh pemilik akun Facebook Hamsul Popalan (fb.com/hamsulpopalan.popalan).
Benarkah anak-anak SD itu ikut aksi demo seperti yang dilakukan mahasiswa dan anak-anak SMK/SMA di Jakarta? Memanfaatkan situs padanan gambar, foto tersebut ternyata tidak berkaitan dengan gelombang demo baru-baru ini. Versi asli foto itu pernah diunggah portal berita kompas.com. Anak-anak SD tersebut memang ikut aksi demo di depan DPRD Palopo, 23 Juli 2018. Mereka mengangkat tema menolak komersialisasi pendidikan.
Tulisan di spanduk juga sudah mengalami rekayasa digital. Versi aslinya berbunyi PMII dan Masyarakat STOP komersialisasi pendidikan. Anda bisa melihatnya di bit.ly/FotoAsli2018.
Peristiwa anak SD ikut demo itu juga diberitakan Radarmakassar.com pada 23 Juli 2018. Judul beritanya berbunyi Tak Diijinkan Sekolah, Siswa SD di Palopo Demo Disdik. Disebutkan, penyebab demo adalah sikap pihak sekolah yang tidak mengizinkan para siswa mengikuti proses belajar. Padahal, uang administrasi telah dibayar.
Mereka menuntut agar siswa yang dikeluarkan bisa sekolah kembali. Juga, meminta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Palopo dan wali kota Palopo terkait dengan kisruh penerimaan peserta didik baru di SDN Kota Palopo.
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Hasrianti menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, permasalahannya sangat jelas. Anak-anak itu menjadi korban SK wali kota tentang penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2018–2019. ’’DPRD berharap siswa yang saat ini sudah berada di sekolahnya tidak dikeluarkan,’’ ucapnya kala itu.
Salah satu solusi yang diajukan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Amir Santoso adalah memfasilitasi siswa SD untuk dipindahkan ke sekolah lain yang kuotanya masih tersedia. Anda dapat membaca beritanya di bit.ly/DemoAnakSD.
FAKTA
Foto anak-anak SD ikut demo yang diunggah Nasiruddin terjadi pada Juli 2018. Lokasinya di Palopo. Temanya tentang protes penerimaan peserta didik baru. Tidak ada kaitannya dengan aksi demo mahasiswa dan siswa SMK baru-baru ini di Jakarta.
