Antrean BPJS Mengular, Pasien Kanker Serviks Meninggal Sebelum Terapi

JawaPos.com - Para ahli dan akademisi mendorong pemerintah agar menjadikan vaksinasi cegah virus Human Pappiloma Virus (HPV) sebagai program nasional untuk memberantas penyebaran kanker serviks. Sebab, penyakit yang disebabkan virus HPV ini menjadi kanker yang paling mematikan bagi wanita.

Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) Prof. dr. Andrijono SpOG(K) mengatakan tanpa vaksinasi maka nyawa kaum hawa terus terancam. Saat ini di Jogjakarta, daftar tunggu untuk terapi penyinaran (radioterapi) pasien BPJS bahkan sampai satu tahun. Banyak yang meninggal sebelum sempat diterapi.

"Kita hanya akan menyaksikan lebih banyak kematian perempuan karena kanker serviks," ungkapnya dalam keterangan tertulis oleh Forum Ngobras, Selasa (27/2)

Daftar tunggu mengular karena hanya ada satu alat radioterapi di RSUD dr. Sardjito. Persoalan yang sama ditemukan di Semarang, Surabaya, dan di wilayah lain.

Di negara-negara yang sudah menjalankan program vaksin HPV secara nasional, kejadian kanker serviks turun secara signifikan. Misalnya di Australia turun 50 persen setelah menjalankan program 10 tahun, bahkan Kanada dan Swedia turun 80-84 persen. Bahkan, negara di Afrika saja sudah melakukan program nasional vaksin HPV.

Hasil vaksinasi sudah bisa dilihat dalam lima tahun sejak program dijalankan. Salah satu indikasi pemberian vaksin sangat efektif bisa dilihat dari turunnya insiden kutil kelamin yang juga disebabkan HPV tipe tertentu.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago sepakat dengan usulan tersebut. Pihaknya sudah mendorong hal itu kepada Kementerian Kesehatan.

"Komisi IX sangat mendukung vaksin HPV menjadi program nasional. Kami sudah menyampaikan juga kepada Menteri Kesehatan agar tidak lagi menunda program ini. Biaya untuk program vaksin nasional jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan yang sangat membebani BPJS,” ujarnya.

Saat ini harga vaksin HPV di dokter pribadi sekitar Rp 750 ribu. Dibutuhkan minimal dua kali suntikan dengan jarak tiga bulan, sehingga biaya sekitar Rp 1,5 juta, belum termasuk biaya jasa dokter dan administrasi rumah sakit.

“Jika dijadikan program nasional, harganya akan jauh lebih terjangkau. Provinsi DKI yang sudah melakukan program ini hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 200-300 ribu sekali suntik. Kalau menjadi program nasional, tentu harga akan turun lagi,” jelas Irma.