Porak-parik Bahasa Politik

Setelah hiruk pikuk dan sorak-sorai gelaran pemilihan presiden dan pilkada yang baru reda, bagaimana jagat politik kita kiwari? Riuh atau tidak, yang jelas bahasa memiliki posisi penting di belantara perpolitikan.

Jagat politik di Indonesia, kita tahu, senyatanya belum bisa beranjak dari apa yang disebut oleh Daniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (2003) sebagai ”kegirangan sahut-menyahut kicauan burung di hutan”. Beragam kosakata politik hilir mudik diproduksi dan dipijahkan ke publik dengan arti yang dibiarkan kabur.

Misalnya, sebagaimana yang digelisahkan Zulfa Sakhiyya dalam Problematizing policy: a semantic history of the word ’policy’ in the Indonesian language di jurnal Critical Policy Studies (2021). Ia menggugat bagaimana lema policy yang diterjemahkan menjadi ”kebijakan” di Indonesia. Selidik ini menghasilkan natijah bahwa sudah saatnya kita harus mendekonstruksi lema ”kebijakan” dengan memisahkan makna politik dan kearifan dalam kata tersebut (yang berasal dari kata bijak dan serumpun makna dengan bajik). Kesadaran semantik historis semacam ini penting untuk membuka kemungkinan adanya makna alternatif yang sangat berharga bagi sebuah proses demokrasi.

Artinya, makna ”kebijakan” bagi ”policy” merupakan upaya penguasa untuk menciptakan sebuah pemahaman bahwa segala keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini pemerintah) adalah bersifat bijaksana. Dengan demikian, pada titik tertentu diam-diam pemahaman akan digiring pada opini bahwa akan menjadi aneh jika sebuah kebijakan dikritik, digugat, apalagi didemo. Padahal, segala hal yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa adalah keputusan politik dengan pertimbangan-pertimbangan politik, bukan yang lain. Oleh karena itu, wajar dan laik, bahkan harus dikontrol dan dikritik semaksimal mungkin.

Selubuk setepian, kita juga acap mendengar frasa ”pesta demokrasi” yang istiqamah muncul menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Frasa ini, kita tahu, adalah frasa yang mula-mula disampaikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1982. ”Kita harus menganggap pemilihan umum sebagai sebuah pesta besar demokrasi,” demikian Pak Harto berpidato dalam sebuah acara menjelang pemilu. John Pemberton dalam On the Subject of Java (1986) memberikan ulasan terhadap frasa ”pesta demokrasi” ini dengan sangat menarik.

Frasa pesta demokrasi diterjemahkan oleh pers barat sebagai ”festival of democracy” yang berarti –sebagaimana dikatakan Pemberton– resepsi formal sebuah demokrasi. Frasa ini tentu saja terdengar sangat aneh. Sebab, di negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak satu pun yang mengategorikan pemilu sebagai sebuah pesta. Pemberton melakukan analisis frasa ”pesta demokrasi” dalam kerangka pesta yang dimaknai oleh orang Jawa. Tentu saja, yang namanya pesta, segala sesuatunya sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa yang akan menjadi ”manten” atau presiden.

Dengan kerangka analitis semacam ini, frasa ”pesta demokrasi” tentu saja tidak munasabah jika dimuradifkan dengan pemilu. Sebab, pemilu merupakan kontestasi, persaingan, pertarungan gagasan, dan juga baku hantam ide. Pemilu adalah kompetisi, bukan selebrasi, apalagi pesta.

Maka menjadi sangat aneh jika elite-elite politik masih menggunakan nalar ”pesta demokrasi” untuk menyebut pemilu. Atas fenomena semacam ini, kemungkinannya hanya dua: pertama elite politik kita kurang referensi atau kedua jagat politik kita memang istiqamah dan tidak beranjak ke mana-mana sejak zaman Orba.

Kabar baiknya, di luar pelbagai dinamika pahit manis pemilihan umum tahun ini, salah satu hal yang perlu mendapat acungan jempol adalah tumbuhnya (kembali?) pola baru dalam berkampanye. Sejumlah aktivitas kampanye dilakukan dengan cara yang tidak konvensional. Lahirnya model kampanye seperti Desak Anies, Demokr(e)asi, Slepet Imin, dan Tabrak Mahfud adalah bukti atas natijah di atas.

Lalu, bagaimana kita membaca fenomena ini? Mula-mula kita harus bersyukur bahwa munculnya pelbagai bentuk kampanye mutakhir ini membuat kita terjaga dari ”pingsan kolektif” yang cenderung memberi makna kampanye sebagai kegiatan untuk menyampaikan isi pikiran, gagasan, program pada –semata-mata dan utamanya– para pendukung saja.

Tingginya angka pemilih tak loyal naga-naganya menjadi salah satu faktor penting yang membidani lahirnya kegiatan-kegiatan kreatif dalam berkampanye. Kampanye bukan lagi soal kerumunan massa, kibaran bendera partai, baliho dan poster besar calon pemimpin, serta tak ketinggalan juga –barangkali– pembagian nasi bungkus.

Baca Juga: Selama Ibu Masih Bersenandung

Padahal, kamus mencatat bahwa kegiatan kampanye sejatinya dilakukan untuk meraih dukungan massa dalam sebuah event pemungutan suara. Artinya, nuansa meraih dukungan massa adalah nuansa aktivitas yang dilakukan untuk mendulang suara dari calon pemilih yang belum menentukan pilihan.

Zaman beranjak dan kita tahu bahwa makna sebuah kata juga selalu bergerak. Kiwari kita mendapati makna kampanye kembali ke khitah. Ia menjadi aktivitas penyampaian gagasan, ide, visi, misi, program, dan janji kepada calon pemilih yang benar-benar heterogen, bukan massa homogen, kawan seideologi dan pemikiran, apalagi kepada sejawat kader partai yang sama.

Meski sampah visual baliho sebagai alat peraga kampanye masih mendominasi ruang sosial kita, munculnya pola kampanye sebagaimana ditasawurkan di atas menjadi angin segar bagi praktik pemilu, sekarang dan (mudah-mudahan) di masa yang akan datang. Kita tahu, baliho, poster, dan spanduk selama ini sudah merangsek sedemikian rupa hingga pelbagai prinsip sosial, bahkan ekologi menjadi terabaikan.