Bahasa yang Bergerak Memunggungi Laut

”Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”

---

KALIMAT panjang ini saya comot dari pidato pertama Presiden Joko Widodo setelah dilantik sebagai presiden untuk periode 2014–2019.

Selain memiliki daya kejut karena ”orisinalitas gagasan” yang ditawarkan, kalimat ini sebetulnya menawarkan cara pandang dan paradigma baru dalam membangun negeri ini. Jujur saja, saya termasuk orang yang berhasil terhipnosis dengan kalimat bertenaga itu, sebelum akhirnya saya memeriksa keadaan dan menemukan bahwa hingga kiwari kita tidak pernah benar-benar berhasil untuk beranjak dari posisi memunggungi laut. Setidaknya ini yang saya temukan dalam persoalan renik-renik berbahasa.

Sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa bahasa memiliki kelindan erat dengan kebudayaan. Bukan dari kalangan linguis semata, antropolog prolifik seperti Koentjaraningrat juga mengatakan demikian. Baginya, hubungan bahasa dan kebudayaan bersifat subordinatif. Ringkasnya, bahasa dilahirkan dari kebudayaan atau minimal dipengaruhi oleh kebudayaan. Atas dasar argumen ini, sah bagi kita memeriksa keadaan saat ini dengan meneroka bahasa yang kita gunakan. Dengan begitu, kita bisa mengukur apakah kita sudah benar-benar beranjak atau justru tetap istiqamah dalam gerakan memunggungi laut.

Kita tahu bahwa masyarakat Nusantara oleh banyak penelitian dilukiskan memiliki kesantunan, keramahan, kejujuran, kosmopolit, terbuka, multikultural, dan bukan saja toleran, namun satu tingkat di atas toleran, yakni menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya. Istilah yang pas adalah akseptan (istilah ini belum tercatat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kapal-kapal dagang asing yang singgah di bandar-bandar besar di kawasan Jawa dan Sumatera berinteraksi dengan penuh kehangatan dengan penduduk setempat. Terdapat interaksi yang komunikatif dengan menggunakan bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan yang digunakan bersifat terbuka dan kosmopolit –dalam arti dipengaruhi dan memengaruhi. Singkatnya, bahasa itulah yang disebut sebagai bahasa yang berwatak ”maritim”.

Bahasa pergaulan ”maritim” tersebut pada perjalanannya mengalami perubahan orientasi, sejalan dan seirama dengan ”gerak memunggungi laut” yang terjadi di Nusantara. Bukan hanya orientasi pembangunan, cara berbahasa juga semakin menjauh dari nuansa kemaritiman. Persis seperti yang ditulis oleh Pram dalam Arus Balik (1995):

”Biar aku ceritai kalian. Dahulu, di zaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin. Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini. Kapal-kapalnya, muatannya, manusianya, amal dan perbuatannya, cita-citanya–semua, itulah arus selatan ke utara. Segala-galanya datang dari selatan. Majapahit jatuh. Sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena, ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya, dari utara sekarang ke selatan, karena Atas Angin lebih unggul, membawa segala-galanya ke Jawa, termasuk penghancuran, penindasan, dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali.”

Karena bangsa kita semakin terpukul oleh gerakan arus balik yang menyebabkan imajinasi kita menjadi kerdil, tak mampu memproduksi dan mencipta kapal besar, dan sekaligus imajinasi pembangunan dan kebudayaan juga semakin terdesak hingga tecermin dari cara berbahasa yang semakin menjauhi kebudayaan maritim.

Kita bisa menemukan gejala gerak bahasa yang memunggungi laut ini –salah satunya– dengan jalan memeriksa kata dan makna atas konsepsi tertentu yang kerap kita gunakan dalam kehidupan. Misalnya, kata mudik yang dominan diartikan kembali ke kampung halaman dibanding makna (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman), padahal kosakata mudik ini merupakan kosakata yang mula-mula digunakan untuk melukiskan aktivitas mobilisasi kemaritiman.

Kita juga bisa menemukan semakin meredupnya kosakata yang berkaitan dengan komoditas perdagangan maritim. Misalnya, lema pamrican yang sangat populer hingga pengujung abad ke-19. Pamrican adalah gudang-gudang tempat penyimpanan merica atau lada, sebuah komoditas primadona, meminjam Jack Turner dalam Spice: The History of Temptation (2004), yang mampu melayarkan ribuan kapal dan aromanya mengundang negara Barat datang ke Nusantara.

Sepanggang seperloyangan, lema merempah (dari kata dasar rempah untuk menggambarkan aktivitas penjelajahan dalam rangka berburu rempah-rempah) juga nyaris tidak pernah kita jumpai, baik dalam karya tulis ilmiah, populer, apalagi dalam kehidupan sehari-hari.

Barangkali gejala perjalanan bahasa yang semakin bergerak memunggungi laut mencapai puncaknya ketika frasa tol laut dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Frasa ini secara paradigmatis meneguhkan adanya ideologi pembangunan berparadigma daratan di atas lautan. Ini merupakan konsekuensi logis yang berakar panjang dari cara berpikir daratan yang menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan. Kesadaran utama yang menjadi induk berpikir adalah ”pulau” yang berarti daratan. Kondisi ini menjadikan cara pandang kita terhadap laut berbeda: bukan sebagai penghubung, namun justru sebagai pemisah. Padahal, konsep yang mendekati kesahihan adalah ”Indonesia merupakan negara kelautan yang ditaburi pulau.” (*)

FARIZ ALNIZAR, Pengajar linguistik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, sedang melakukan riset post-doctoral di Universitas Gadjah Mada