JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memantau situasi di Timur Tengah, khususnya dampak dari perang yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Opsi tunda haji 2026 mencuat di tengah memanasnya konflik Timur Tengah.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan opsi penundaan haji perlu kajian mendalam dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

"Ya tentu nanti pasti kita lihat situasi perkembangan di sana dan nanti yang memutuskan juga berdasarkan diskusi masukan masukan dari temen temen Kemenlu dan yang lain," kata pria yang karib disapa Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Baca Juga:Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji, Bakal Ditahan?

Gus Irfan memastikan, sampai saat ini Kemenhaj masih mempersiapkan segala sesuatu dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Sebab, sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi masih merespons dengan baik soal kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"Tapi yang sekarang sampai hari ini kita persiapan tetap jalan," ujarnya.

Ia memastikan, pihaknya telah menyiapkan berbagai opsi dalam menyikali konflik di Timur Tengah, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Baca Juga:Harry Kane Puji Performa Bayern Munchen Usai Pesta Gol ke Gawang Atalanta

Ia pun berharap, opsi yang ditempuh Pemerintah dalam menyikapi konflik Timur Tengah, khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan bagi para jamaah.

"Tapi nanti saya kira tidak perlu terlalu penting untuk diekspos ke calon jamaah.
Nanti akan menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.