Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi dengan Arab Saudi soal Dugaan Penundaan Haji 2026

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji 2026. Meski demikian, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah terus dipantau secara ketat.

Abidin menyatakan, Komisi VIII DPR RI tetap optimistis persiapan penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan sesuai rencana. Hal ini karena belum ada maklumat atau kebijakan resmi dari otoritas Arab Saudi yang melarang pelaksanaan ibadah haji, seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan kejelasan informasi bagi para calon jamaah.

“Kami di Komisi VIII terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, termasuk aspek regulasi, teknis, pembiayaan, serta kesiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah," kata Abidin Fikri kepada wartawan, Rabu (11/3).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX itu meminta pemerintah memperkuat koordinasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, sembari memastikan pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa mengurangi kuota maupun kualitas layanan.

Komisi VIII DPR, lanjutnya, berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dapat berjalan aman, nyaman, serta memberikan peningkatan kualitas layanan bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia.

"Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik yang akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah,” pungkasnya.