<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/IMG_20260214_161723-906473623.jpg" alt="Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji RI, Farosa. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji RI, Farosa. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah RI secara serius mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Platform NUSUK untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Alasan integrasi dilakukan untuk menyelaraskan sekaligus memvalidasi data jemaah haji Indonesia dengan sistem layanan resmi Pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, hal itu akan mendukung penyelenggaraan ibadah haji lebih baik, lebih tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji RI, Farosa, menyampaikan bahwa integrasi SISKOHAT dan NUSUK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat keamanan sistem, sekaligus meningkatkan efisiensi layanan jemaah berbasis digital. &ldquo;Melalui integrasi ini, data jemaah haji Indonesia dapat tervalidasi secara langsung dengan sistem Arab Saudi. Hal tersebut sangat mendukung kelancaran layanan jemaah, khususnya dalam proses pemvisaan,&rdquo; kata Farosa dalam keterangannya. Integrasi ini sebenarnya sudah terjadi secara bertahap sejak Oktober 2025 melalui penjajakan teknis, pemetaan kebutuhan sistem, dan evaluasi keamanan siber. &ldquo;Pada tahap awal perencanaan dan penguatan fondasi sistem, integrasi ini dirintis sejak masa kepemimpinan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi sebelumnya, Moch. Hasan Affandi, yang mendorong penguatan tata kelola data haji serta kesiapan sistem nasional agar selaras dengan platform layanan Arab Saudi,&rdquo; ungkapnya. Integrasi secara bertahap dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keamanan data, pertukaran sertifikat sistem, dan pengujian koneksi aman antar-sistem. Pada Januari 2026, sistem SISKOHAT dan Platform NUSUK telah terhubung secara aman dan dinyatakan siap beroperasi secara maksimal dengan menerapkan standar keamanan data tinggi. Pengembangan sistem akan terus dilakukan ke depannya mendukung pengelompokan dan pemaketan jemaah, persiapan kedatangan dan penerimaan di Arab Saudi, proses kepulangan, pengelolaan kontrak layanan, dan layanan umrah dengan mengedepankan prinsip perlindungan data dan keamanan siber nasional. &ldquo;Pengamanan sistem dilakukan dengan memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, terlindungi selama proses pengiriman, serta tercatat secara akuntabel dalam sistem. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keandalan data jemaah,&rdquo; katanya. Saat ini, integrasi SISKOHAT&ndash;NUSUK telah diimplementasikan untuk mendukung proses pemvisaan jemaah haji. Pertukaran data dilakukan secara otomatis melalui sistem terintegrasi, sehingga mempercepat alur layanan dan meningkatkan konsistensi data jemaah. &ldquo;Dengan implementasi integrasi ini, proses pemvisaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur karena data jemaah dikirim langsung dari sistem SISKOHAT ke NUSUK tanpa melalui proses manual,&rdquo; ujar Farosa.

Kemenhaj RI serius mengintegrasikan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan Platform NUSUK agar penyelenggaraan haji lebih baik.

Alasan Kemenhaj Integrasikan SISKOHAT dan NUSUK untuk Penyelenggaraan Haji 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/JKT_Raker-Menteri-Haji-Dengan-Komisi-VIII-DPR-RI_Salman-Toyibi_-4JPG-2486936860.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah (Menjaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh calon jamaah haji agar mempersiapkan diri secara menyeluruh menjelang pelaksanaan ibadah Haji 2026. Hal tersebut disampaikan saat Manasik Haji Nasional 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia. &ldquo;Tentu jamaah haji harus siap. Siap mental dalam artian secara fikih harus siap. Yang kedua, siap fisik. Secara fisik harus siap karena haji adalah ibadah yang memerlukan kondisi fisik prima,&rdquo; kata pria yang karib disapa Gus Irfan di Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Rabu (11/2). Irfan menjelaskan, Manasik Haji Nasional diselenggarakan sebagai amanat undang-undang, sekaligus peraturan presiden terkait Kementerian Haji dan Umrah. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan persiapan keberangkatan jamaah haji tahun 2026. &ldquo;Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahapan berikutnya dari persiapan keberangkatan jamaah haji. Secara nasional, manasik haji untuk para calon jamaah di seluruh Indonesia resmi dimulai,&rdquo; ucapnya. Menurutnya, pelaksanaan manasik di berbagai daerah dilaporkan dalam kondisi siap. Ia menyebut, panitia di seluruh Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mendukung proses pembekalan bagi para calon jamaah. &ldquo;Secara umum, panitia melaporkan seluruh daerah sudah siap. Tinggal penambahan pembekalan, terutama terkait fikih manasik haji,&rdquo; tutur Irfan. Selain pembekalan fikih, lanjutnya, pemerintah juga memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga dan merawat kesehatan, baik sebelum keberangkatan maupun selama berada di Tanah Suci. &ldquo;Yang kedua tentu tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan, baik selama di Indonesia sebelum berangkat maupun selama di Tanah Suci nantinya,&rdquo; urainya. Ia menegaskan, kesiapan mental dan fisik menjadi bekal utama agar jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. &ldquo;Itu yang menjadi bekal utama supaya mereka secara fisik siap, sehat, dan secara mental juga siap,&rdquo; tegasnya. Nantinya, tim kesehatan Kementerian Haji dan Umrah di berbagai daerah akan terus bersiaga untuk melakukan pemantauan kondisi calon jamaah secara rutin dan berkelanjutan. &ldquo;Kepada pusat kesehatan sudah saya minta untuk selalu memantau. Mereka memiliki tim di daerah-daerah untuk memantau kesehatan jamaah haji kita,&rdquo; paparnya. (*)

Menhaj Irfan Yusuf ingatkan calon jamaah haji 2026 siapkan mental, fisik, dan kesehatan guna kelancaran ibadah. Simak kesiapan manasik haji

Menhaj Irfan Yusuf Ingatkan Calon Jamaah Persiapkan Mental dan Fisik Jelang Pelaksanaan Haji 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/WhatsApp-Image-2026-02-10-at-120617-2083508815.jpg" alt="Konsep Beras Haji Nusantara yang digagas Kementerian Haji dan Umrah untuk konsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Konsep Beras Haji Nusantara yang digagas Kementerian Haji dan Umrah untuk konsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Kemenhaj)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program penggunaan pangan Indonesia untuk konsumsi jamaah haji Indonesia di tanah suci terus bergulir. Salah satunya adalah program Beras Haji Nusantara yang diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Program Beras Haji Nusantara ini bagian dari sebagai langkah strategis pemerintah melalui Kemenhaj dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M. Beras Haji Nusantara digagas untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan asupan pangan berkualitas. Sekaligus memberdayakan produk beras dalam negeri di Tanah Suci. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Senin (9/2), Irfan mengungkapkan total kebutuhan beras untuk 205.420 orang jamaah haji reguler dan petugas selama musim haji mencapai 2.280 ton. Jumlah ini dihitung berdasarkan frekuensi makan jamaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jamaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,&rdquo; terangnya. Ia menjelaskan, selama ini dapur penyedia layanan di Arab Saudi, termasuk yang melayani jamaah haji Indonesia menggunakan beras dari negara lain. Harga pasarannya sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp 16.824 per kg. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara dapat menyentuh angka Rp16.000 per kg saat tiba di dapur penyedia layanan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi dan standardisasi menu makanan yang dikonmsumsi jamaah haji Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Wamenhaj dahnil Anzar Simanjuntak, nilai konsumsi jamaah haji Indonesia tahun ini ditetapkan 36 SAR per hari. Terdiri dari makan pagi senilai 10 SAR atau Rp 45.000 (kurs Rp 4.500), serta makan siang dan malam masing-masing senilai 13 SAR atau Rp 58.500. Dengan harga bahan pangan yang lebih murah, diharapkan jamaah bisa memperoleh menu makanan yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Menhaj mengungkapkan, dalam komposisi menu yang diberikan, jamaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram sekali makan. Didampingi lauk 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan menu pelengkap lainnya. Menhaj juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program Beras Haji Nusantara. Salah satunya adalah mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta penyesuaian kualitas dari beras medium ke premium. Karena itu, kemenhaj akan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan program Beras Haji Nusantara bisa mulus. Salah satunya membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga. &ldquo;Dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),&rdquo; ucap Tokoh asal jombang, Jawa timur, itu. Irfan juga akan berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji atas persetujuan Presiden. Serta membahas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk subsidi. &ldquo;Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,&rdquo; imbuhnya. Program Beras Haji Nusantara ditargetkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia, sekaligus menjadi etalase produk unggulan pertanian Indonesia di kancah internasional.

Beras Haji Nusantara digagas untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan asupan pangan berkualitas dari dalam negeri di Tanah Suci.

Menhaj Irfan Yusuf Resmi Kenalkan Beras Haji Nusantara, jadi Konsumsi Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/IMG-20260126-WA0077-1237271593.jpg" alt="Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan soal dominasi jamaah perempuan di Haji 2026 kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). (MCH)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan soal dominasi jamaah perempuan di Haji 2026 kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah secara resmi menutup rangkaian pendidikan kilat (diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) pada Jumat (30/1). Total ada 1.622 petugas haji yang dikukuhkan untuk bertugas melayani jamaah haji Indonesia tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan, kali ini tidak ada petugas yang nebeng haji. Menurut Dahnil, pelaksanaan diklat PPIH oleh Kementerian Haji dan Umrah merupakan sejarah baru dalam rangkaian persiapan penyelenggaran ibadah haji di Indonesia. Sebelumnya, tidak pernah dilakukan diklat petugas haji selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Selama 20 hari dilaksanakan di &rsquo;barak&rsquo; dan 10 hari lainnya melalui daring. &rdquo;Pertama dalam sejarah pemerintahan Presiden Prabowo itu melakukan pembinaan secara serius terhadap petugas haji. Karena salah satu kritik publik yang paling sering itu adalah dedikasi, disiplin dari para petugas haji,&rdquo; kata dia. Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan pola rekrutmen dan pola diklat petugas haji yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Dahnil, selama ini petugas haji paling lama menjalani diklat selamat 3 hari. Itu pun terbatas pada bimbingan teknis (bimtek). Pola itu tidak berlaku bagi petugas haji tahun ini. &rdquo;Mereka 20 hari di &rsquo;barak&rsquo; itu dilatih secara semi militer, terutama kedisiplinan, rentang komando, kemudian kekompakan. Dan alhamdulillah mereka bonding sekarang,&rdquo; kata dia. Meski berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, Dahnil memastikan ribuan petugas haji tersebut kini sudah kompak dan bersatu padu. Dengan begitu, dia berharap kritik publik terhadap petugas haji selama ini dapat terjawab. Seluruh petugas haji dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. &rdquo;Kami harapkan dengan pola ini kami bisa menjawab kritik publik selama ini untuk menghindari ada orang-orang yang nebeng naik haji. Jadi, konsentrasi kami itu adalah ingin memastikan petugas haji itu niat utamanya itu adalah menjadi petugas haji bukan orang-orang yang nebeng naik haji,&rdquo; tegasnya. Untuk itu, seluruh petugas haji Indonesia tahun ini dilatih dengan baik dalam durasi waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dahnil memastikan, pola serupa akan diterapkan terhadap seluruh petugas haji. Termasuk petugas haji pada gelombang berikutnya yang juga akan melalui diklat dengan pola semi militer. &nbsp;

Kemenag resmi tutup diklat PPIH 2024. Wamenhaj Dahnil pastikan tak ada petugas nebeng haji. Petugas dilatih 30 hari.

Diklat PPIH Ditutup, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Pastikan Tak Ada Petugas Nebeng Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/IMG_20260128_080619-1164085962.jpg" alt="Artis Chiki Fawzi. (instagram: chikifawzi)" width="100%">
<figcaption>Artis Chiki Fawzi. (instagram: chikifawzi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Artis Chiki Fawzi sempat mengatakan bahwa dirinya dipanggil kembali untuk mengikuti pelatihan intensif ala militer seperti di 'barak' sebagai petugas haji, setelah sempat dicopot dan dipulangkan, beberapa hari lalu. Namun kabar terbaru yang diunggahnya di akun media sosial, Chiki Fawzi mengatakan keputusan dirinya ditarik lagi sebagai petugas haji akhirnya dibatalkan lagi. Alhasil, dia pun dipastikan tidak dapat menjadi petugas haji untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. "Nggak jadi lagi. Padahal sudah packing balik. Ya sudah ya, sudah. Saya juga bingung," ujar Chiki Fawzi dalam unggahanya di Instagram Story. Dia mengaku tidak melakukan pelanggaran apa pun selama menjalani pelatihan ala militer di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia mengaku menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti petugas lainnya, tidak ada pengistimewaan sama sekali meski dirinya seorang selebriti. "Dari pas malam-malam diminta pulang dengan sebuah alasan yang tidak ada hubungannya dengan kriteria dan pelanggaran, saya sudah ikhlas. Karena itu perintah dari yang lebih atas dari Kemenhaj," ungkap Chiki Fawzi. Dia justru mengaku terharu dengan sejumlah orang di Kemenhaj yang telah membantu memperjuangkannya untuk tetap dapat menjadi petugas haji usai didepak. Hanya saja, usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. "Saya nggak ada nyerang Kemenhaj sama sekali. Beberapa orang Kemenhaj juga sudah berusaha mempertahankan. I really appreciate that," tuturnya. "Yang pasti, bisa dipastikan saya patuh dan tidak melanggar apa pun. Yang ngefitnah, biarkan fitnahnya memakan amal baiknya," imbuh Chiki Fawzi.

Artis Chiki Fawzi sempat mengatakan bahwa dirinya dipanggil kembali untuk mengikuti pelatihan intensif ala 'militer' sebagai petugas haji.

Dibatalkan Lagi Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi: Saya Patuh Tidak Melanggar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Chiki-Fawzi-Agus-Wahyudi.jpg" alt="Chiki Fawzi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chiki Fawzi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah persiapan calon petugas haji untuk melaksanakan tugas di Tanah Suci, kabar batalnya Chiki Fawzi menjadi petugas haji menarik perhatian publik. Belakangan, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada 13 calon petugas haji yang dipulangkan dengan berbagai alasan. Dikutip dari unggahan pada akun media sosial resmi Dahnil Anzar Simanjuntak hari ini (29/1), dia menegaskan bahwa pihaknya hanya membutuhkan petugas haji yang berdedikasi, disiplin, dan siap bekerja di bawah komando untuk menjaga seluruh jamaah haji Indonesia dengan sepenuh hati. Dia bahkan menekankan, pihaknya tidak membutuhkan orang yang punya niat hanya nebeng naik haji. "Kami butuh petugas haji yang berdedikasi, disiplin, siap bekerja dibawah komando untuk menjaga sepenuh hati jamaah haji, menjadi keluarga yang bekerja saling bantu dan saling hormat di dalam satu tim, bukan orang yang nebeng naik haji," tulis Dahnil. Sejauh ini, Dahnil menyatakan bahwa calon petugas haji yang tengah digembleng sudah mulai bounding satu sama lain. Itu terjadi berkat pelatihan secara maksimal yang dilaksanakan selama 20 hari di dalam &rsquo;barak&rsquo;. Dia memastikan, kini calon petugas haji itu sudah semakin solid dan sadar betul akan amanah yang bakal diemban. "Amanah dari Allah SWT, dari jamaah haji dan dari negara," terang Dahnil. Dalam unggahan yang sama, dia menyampaikan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Tim Kerja Diklat PPIH 2026. Menurut dia, sejauh ini sudah ada 13 orang calon petugas yang yang dipulangkan dan diputuskan batal menjadi petugas haji dengan berbagai alasan. Menurut dia, langkah itu diambil sesuai aturan dan komitmen bersama. "Sampai dengan hari ini, laporan terakhir dari tim kerja Diklat &rsquo;barak&rsquo; PPIH 2026 telah di copot 13 orang calon petugas haji yang tidak disiplin, tidak taat aturan, berbohong, sakit kronis. Tidak boleh ada satu pun yang bisa minta diistimewakan. Semuanya sama. Dan diperlakukan sama," tegasnya. Sebelumnya, Chiki Fawzi sempat membagikan kabar melalui akun media sosial resminya di Instagram pada Selasa (27/1). Dia mengaku telah dikabari oleh Kemenhaj soal pembatalan dirinya menjadi petugas haji. Keputusan itu sempat membuat Chiki sedih dan sulit mencerna kabar tersebut. Sebab, menjadi petugas haji yang bertugas melayani tamu-tamu Allah SWT adalah salah satu impiannya. Setelah unggahan tersebut ramai, besoknya (28/1) Chiki mendapat kabar bahwa dirinya diminta kembali untuk melaksanakan rangkaian persiapan calon petugas haji. Namun pada hari ini (29/1), dia kembali membuat unggahan berisi informasi bahwa dirinya tetap dibatalkan sebagai petugas haji dan tidak perlu lagi mengikuti rangkaian persiapan calon petugas haji. "Nggak jadi lagi. Pdhal udah packing balik. Yaudah ya. Udah. Saya juga bingung," tulisnya dalam salah satu unggahan. &nbsp;

Wamenhaj Dahnil ungkap sudah 13 calon petugas haji dipulangkan. Simak alasan dan kesiapan petugas haji menjaga jamaah secara disiplin.

Tak hanya Chiki Fawzi, Wamenhaj Ungkap Sudah Belasan Calon Petugas Haji Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/IMG-20260129-WA0050-1031765007.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Makodau I, Kamis (30/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Makodau I, Kamis (30/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon petugas haji dari PPIH Arab Saudi akan berakhir besok (30/1). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan, Diklat merupakan bagian dari proses seleksi petugas haji. Dalam perjalanannya, bisa saja ada peserta yang tidak lolos dan dipulangkan. Sedikitnya sudah ada enam calon petugas haji yang dipulangkan dan tidak lolos karena berbagai sebab. Salah satunya karena tidak memenuhi syarat Istithaah kesehatan. "Ada yang ternyata MCU-nya (medical check up) penyakit jantung, bahkan ada yang harus dipasang ring. Kemudian rekomendasi dokter itu tidak bisa ikut, kemudian dicopot," terang Dahnil di lapangan Makodau I Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Kamis (29/1). Dia menjelaskan, saat calon petugas haji yang lolos seleksi awal masuk barak untuk menjalani Diklat, nasib mereka sepenuhnya menjadi wewenang tim pelatih. Termasuk penilaian kelayakan untuk menjadi petugas haji. "Pak Menteri dan saya tidak pernah ikut campur terkait dengan kriteria dan standar penilaian mereka," lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.&nbsp; Kriteria penilaian bisa bermacam-macam. Misalnya kehadiran, yang semuanya diharapkan full 100% bisa mengikuti. Lalu ada kedisiplinan, ketertiban, dan kriteria-kriteria lainnya. "Yang paling penting ini satu: jangan sampai kemudian niatnya itu adalah nebeng naik haji. Nggak boleh itu kemudian nebeng naik haji," tutur Dahnil. Karena itu, tim pelatih yang berasal dari unsur TNI dan Polri dipersilakan melakukan penilaian tanpa campur tangan personal Kemenhaj. Prinsipnya, semua calon petugas haji statusnya setara. "Tidak satupun anggota atau peserta (calon petugas haji) yang harus diistimewakan," tegas Dahnil. Para peserta datang dari berbagai latar belakang, TNI, Polri, ustaz, dosen, bahkan guru besar. Ketika masuk barak, tidak ada lagi yang menggunakan statusnya di luar. Semuanya menanggalkan jabatan dan menyandang status Baru, calon petugas haji. Karena itu, wajar bila ada yang langkahnya terhenti di tengah jalan. "Tidak semua peserta diklat itu pasti lulus. Pasti ada yang harus berhenti di jalan atau dikeluarkan," ucap Dahnil. Tentu berdasarkan penilaian instruktur.&nbsp; Prinsipnya, imbuh Dahnil, tidak ada calon petugas haji yang boleh diistimewakan dengan alasan apapun. Karena pada akhirnya mereka adalah pelayan bagi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Diklat merupakan bagian dari proses seleksi petugas haji. Dalam perjalanannya, bisa saja ada peserta yang tidak lolos dan dipulangkan.

Wamenhaj Dahnil: Tidak Semua Peserta Diklat PPIH Pasti Lulus jadi Petugas Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/IMG_20260128_080619-1164085962.jpg" alt="Artis Chiki Fawzi. (instagram: chikifawzi)" width="100%">
<figcaption>Artis Chiki Fawzi. (instagram: chikifawzi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Artis Marsha Chikita Fawzi yang juga dikenal dengan nama Chiki Fawzi mengumumkan ke publik bahwa dirinya tiba-tiba dicopot sebagai petugas haji untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Chiki Fawzi melalui sebuah video dalam unggahannya di Instagram dan sampai saat ini sudah ditonton sebanyak 1,1 juta kali. Dia mengaku diberi tahu atas arahan atasannya perihal pencopotan sebagai petugas haji. "Aku dicopot dari petugas haji. Pemberitahuannya ada arahan dari atasan. Aku nggak nanya lebih lanjut," kata Chiki Fawzi. Artis yang cukup vokal menyuarakan isu kemanusiaan dan aktif terlibat dalam perjuangan keadilan untuk Palestina mengaku sedih dicopot jadi petugas haji. Pasalnya, ini sangat diinginkannya susah cukup lama dapat melayani tamu-tamu Allah. "Ini aku masih mencerna. Jujur sedih banget karena&nbsp;salah satu impian terbesarku jadi petugas haji melayani tamu tamu Allah. Aku ingin banget dari 3 tahun lalu," ujar Chiki Fawzi. Dia ingin sekali melayani tamu-tamu Allah dalam pelaksanaan ibadah haji sekaligus melaksanakan ibadah haji. Namun sayangnya, hal itu tidak dapat terwujud mengingat Chiki Fawzi telah dicopot secara mendadak. Chiki Fawzi sendiri sudah sempat ikut bimbingan teknis (bimtek) PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta bersama para petugas haji lainnya yang terpilih. Dia pun mendoakan teman-temannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. &ldquo;Aku benar-benar berdoa buat teman-teman semua, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sama Allah untuk melayani tamu-tamu Allah,&rdquo;ungkap Chiki Fawzi. Dia juga berdoa agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada permasalahan berarti. "Aku bener-bener berdoa semoga haji tahun ini lancar untuk para jamaah. Dan untuk petugas haji supaya semoga bisa menjalankan amanah dana umat,"ungkapnya.

Artis Chiki Fawzi mengumumkan ke publik bahwa dirinya tiba-tiba dicopot sebagai petugas haji untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026.

Chiki Fawzi Sedih Tiba-tiba Dicopot Jadi Petugas Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/7a8999b2-a7d4-4ecc-98bf-aaf11ff64f2b-832877608.jpg" alt="Direktur Jenderal PE2HU Kemenhaj, Jaenal Effendi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal PE2HU Kemenhaj, Jaenal Effendi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai mengambil langkah konkret untuk memperkuat kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), pemerintah mendorong pemanfaatan beras produksi dalam negeri untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Direktur Jenderal PE2HU Kemenhaj, Jaenal Effendi, menegaskan ketergantungan terhadap pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand sudah saatnya dikurangi. Menurutnya, beras nasional harus menjadi prioritas utama dalam rantai pasok konsumsi haji. &ldquo;Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya, agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,&rdquo; kata Jaenal Effendi di Jakarta, Senin (26/1). Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jamaah dan petugas haji pada musim haji 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi konsumsi 150 gram beras per porsi dengan total 127 kali makan selama masa operasional haji. Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian, Ditjen PE2HU menyepakati komitmen pemanfaatan beras nasional. Bulog akan menghitung kebutuhan total serta menyiapkan pasokan beras sesuai standar kualitas yang ditetapkan, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5 persen. Sementara Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi. Rapat tersebut juga membahas regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi. Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih lebih rendah dibandingkan harga beras Indonesia, sehingga diperlukan dukungan kebijakan agar produk nasional mampu bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji. Jaenal menilai, kondisi swasembada beras nasional saat ini menjadi momentum strategis. Selama ini, kendala utama pemanfaatan beras lokal adalah faktor harga. Namun, melalui penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis beras produksi dalam negeri dapat memiliki daya saing yang kuat. Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebut langkah ini sebagai upaya membangun legacy baru dalam penyelenggaraan haji. Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis pada musim haji mendatang jamaah haji Indonesia dapat menikmati nasi dari beras produksi petani nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. &ldquo;Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kemenhaj dorong beras nasional jadi pemasok utama konsumsi jamaah haji di Arab Saudi. Sinergi kuat dan dukungan ekspor tingkatkan ketahanan.

Kemenhaj Ingin Beras Nasional jadi Pemasok Utama Konsumsi Jamaah Haji di Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/IMG-20260126-WA0077-1237271593.jpg" alt="Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan soal dominasi jamaah perempuan di Haji 2026 kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). (MCH)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memberi keterangan soal dominasi jamaah perempuan di Haji 2026 kepada wartawan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1/2026). (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jamaah perempuan mendominasi jamaah haji Indonesia yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, dari 221 ribu jamaah haji Indonesia, sekitar 56 persennya adalah jamaah perempuan. Artinya, tahun ini ada nyaris 124 ribu jamaah perempuan yang berangkat haji ke tanah suci. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri. "Artinya semuanya membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang sangat tinggi dari para petugas haji," terang Dahnil di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (26/1). Para petugas haji diminta lebih aktif dan peka dalam hal perlindungan pada jamaah perempuan, agar mereka lebih aman dalam beribadah. Selain itu, tahun ini persentase petugas haji perempuan juga ditambah menjadi 33 persen. Agar para jamaah perempuan merasa nyaman saat mendapat perlindungan. Apalagi, tahun ini secara keseluruhan jumlah jamaah dari seluruh dunia yang berhaji di tanah suci mencapai sekitar 1,6 juta jiwa. Selain banyaknya jamaah perempuan, Dahnil juga menyebut ada sekitar 80 persen jamaah haji reguler Indonesia berstatus risiko tinggi (Risti). "Secara statistik jemaah haji kita yang risti, risiko tinggi, artinya mereka-mereka yang punya penyakit komorbid ya, itu hampir 170 ribu," ungkapnya. Meski berstatus risti, mereka tetap bisa berangkat karena sedang dalam kondisi sehat dan lolos skrining ketat Istithaah kesehatan haji. Namun tetap ada catatan bahwa mereka berisiko. "Dari 170 ribu yang risiko tinggi itu, itu 33 ribunya adalah jamaah haji lansia. Lansia itu yang umurnya 65 tahun ke atas," tutur mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. Karena itu, Dahnil mengingatkan para jamaah perempuan dan yang diberi catatan risti, harus selalu mengikuti panduan dan arahan dari petugas haji. "Terutama terkait dengan kapasitas fisik, stamina, dan sebagainya," ucap Dahnil. Kondisi itu pula yang membuat pihaknya melatih petugas haji tahun ini dengan cara yang berbeda. Para petugas menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan sistem semi militer di barak selama 20 hari, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Diklat itu dilakukan karena para petugas haji dituntut memiliki dalah tanggung jawab, disiplin, ketahanan fisik, serta stamina yang tinggi, untuk bisa melayani jamaah haji dengan maksimal.

dari 221 ribu jamaah haji Indonesia, sekitar 56 persennya adalah jamaah perempuan. Artinya, ada nyaris 124 ribu perempuan yang akan berhaji.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Haji 2026

Berita Terkini