Hanya Dua Negara di Dunia yang Punya Kementerian Haji dan Umrah, Indonesia Kini Samai Arab Saudi

JawaPos.com - Selama ini, hanya Arab Saudi negara yang punya Kementerian Haji dan Umrah. Kini Indonesia berhasil menyamainya. sehingga kini ada dua negara yang memiliki Kementerian Haji dan Umrah.

Secara resmi Indonesia punya Kementerian Haji dan Umrah. Karena fokus pada satu urusan, publik menaruh harapan besar untuk Kementerian Haji dan Umrah di bawah komando M. Irfan Yusuf itu.

Keberadaan Kementerian Haji dan Umrah di Saudi dinilai sudah sewajarnya. Pasalnya Saudi adalah tuan rumah ibadah haji dan umrah. Dengan jutaan jemaah dari penjuru dunia yang datang, urusan haji dan umrah di Saudi harus dipegang kementerian khusus.

Sementara itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah direspons positif sejumlah kalangan.

Seperti diketahui selama ini urusan haji dan umrah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Sementara Kemenag sendiri juga punya urusan lain seperti pendidikan keagamaan serta kerukunan umat.

Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan mendukung pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo.

Dukungan tersebut dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Public Lecture di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Indra menyebut bahwa Prabowo menjadi satu-satunya Presiden Republik Indonesia usai era Soekarno yang kembali mengangkat Menteri Haji.

"Dulu pernah ada di Kabinet Dwikora I di tahun 1965, yang awalnya bernama Menteri Urusan Haji," kata Indra dalam keterangannya (12/9).

Dalam perkembangannya, jabatan Menteri Urusan Haji itu dihapus pada 1966 silam. Sejak itu urusan haji dan umrah dipegang oleh Kemenag.

Sampai akhirnya di 2025 Prabowo menghidupkan lagi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan dari Badan Penyelenggara Haji (BPKH).

Indra mengatakan BPKH siap mendukung Kementerian Haji dan Umrah untuk mengurai masalah serta tantangan perhajian. "BPKH siap bahu membahu mengurai dan mendukung Kementerian Haji dan Umrah," katanya.

Harapannya sejumlah masalah perhajian bisa ditangani. Misalnya masalah biaya haji yang dinilai masih mahal. Biaya riil haji tahun ini Rp 89 jutaan. Setelah ada uang hasil investasi dana haji dari BPKH, biaya rukun Islam kelima yang jadi beban jemaah Rp 55 jutaan.

Masalah pelik lainnya adalah antrean haji yang panjang, khususnya pada haji reguler. Indra mengatakan, panjang antrean haji di Indonesia saat ini sekitar 25 sampai 49 tahun.

Bisa dibayangkan ketika daftar haji usia pensiun, maka berangkatnya bisa saat usia satu abad. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan masyarakat bisa berhaji dengan mudah dan murah.

Indra juga menyampaikan soal pengelolaan dana haji, yang hasilnya di antaranya untuk meringankan biaya haji.