Tanazul Batal, Mina Berpotensi Penuh Sesak

JawaPos.com - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyoroti batalnya rencana Tanazul jemaah saat pelaksanaan Mina. Skema ini rencananya diambil supaya tenda di Mina tidak sesak. Karena jemaah yang ikut program Tanazul, tidur di hotel, bukan di tenda Mina. Saat waktunya melempar jumrah, mereka cukup jalan kaki dari hotel ke jamarat.

Dia mengatakan dengan tidak adanya Tanazul, maka jemaah tetap menginap di tenda. Akibatnya tenda bakal penuh sesak seperti sebelumnya. "Satu jemaah hanya bisa menempati space 0,80 meter di tenda Mina," katanya dalam diskusi Hari Lingkungan Hidup Sedunia di kantor Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (4/6). 

Mustolih mengatakan keputusan pembatalan skema Tanazul dibatalkan mendadak, hanya dua hari sebelum wukuf. Dia berharap Kemenag segera menyusun skema solusi untuk kenyamanan jemaah.

Mustolih juga mengatakan, sampai saat ini belum ada penjelasan yang detail mengenai batalnya skema Tanazul tersebut. Padahal sebelumnya pimpinan Kemenag menggembor-gemborkan skema Tanazul tersebut. Bahkan sudah dihitung ada sekitar 30 ribu jemaah haji yang mengikuti skema Tanazul. 

Untuk sementara Mustolih menduga pembatalan skema Tanazul tersebut terkait dengan banyaknya Syarikah yang digaet Kemenag. Tahun ini ada delapan syarikah yang digandeng Kemenag. Syarikah bertugas sebagai operator layanan haji di Saudi, termasuk saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). 

Sementara itu Ketua PP Muhammadiyah dan mantan naib (wakil) Amirul Hajj 2024 Anwar Abbas menyampaikan beberapa hal terkait puncak haji. Dia menjelaskan tahun lalu ada kepadatan jemaah di tenda yang di dalamnya sudah dilengkapi kasur lipat. Bahkan ada jemaah yang tidak menempati kasur.

"Karena ada jemaah yang menaruh tasnya di kasur sampingnya," katanya. Akibatnya jemaah lain merasa canggung untuk menggunakan kasur tersebut. Karena dianggap kasur tersebut ada jemaahnya. Untuk itu dia berharap kepada jemaah, tidak menaruh tasnya di kasur sebelahnya. Karena itu jatah kasur jemaah lainnya.

Di bagian lain, Ketua DPR Puan Maharani menyerukan peningkatan kewaspadaan seluruh petugas haji Indonesia. Ia mengingatkan bahwa fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) bukan hanya puncak spiritual haji, tetapi juga fase paling rawan secara fisik. Terutama bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi. “Cuaca ekstrem dan kepadatan tinggi membutuhkan kesiapan total," ujar Puan.

Puan juga menyoroti sistem baru multisyarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tahun ini. Akibatnya, pengorganisasian jamaah selama di Armuzna tidak lagi berbasis kloter, melainkan dalam kafilah yang diatur syarikah bekerja sama dengan PPIH. Dia menyebut sistem ini menuntut fleksibilitas dan koordinasi lapangan yang jauh lebih dinamis.

"Perubahan sistem ini harus dipahami betul oleh seluruh petugas. Jangan sampai data jemaah tidak sinkron atau ada yang tersasar karena miskomunikasi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Puan, adaptasi terhadap sistem ini harus disertai edukasi kepada jamaah agar tidak menimbulkan kebingungan. Dia juga menekankan agar data jemaah, terutama mereka yang akan mengikuti murur atau bermalam sebentar di Muzdalifah dapat diserahkan secara akurat ke pihak syarikah.

Baca Juga: Petugas Cegah Keberangkatan 1.200-an Calon Jemaah Haji Tidak Sesuai Prosedur, Gunakan Visa Kunjungan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyebut tenaga kesehatan Indonesia tidak diperbolehkan membuka pos layanan tetap di maktab atau hotel. "Tenaga medis kita hanya bisa lakukan pemeriksaan awal. Setelah itu harus dirujuk ke rumah sakit Saudi, dan itu tidak mudah karena sistem rujukannya berbeda," ungkap Edy di Mekkah.

Dia juga mengungkapkan bahwa Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekkah belum mendapatkan izin resmi, karena menggunakan bangunan hotel yang tak memenuhi standar fasilitas medis menurut aturan setempat. Akibatnya, jamaah pasca rawat inap langsung dikembalikan ke hotel, meski belum sepenuhnya pulih.

Edy mendorong agar ke depan Indonesia membangun rumah sakit sendiri di Mekkah. "Dengan jumlah jamaah sebesar ini, kita butuh fasilitas medis milik sendiri. Ini soal keselamatan warga negara," ujarnya yang kini jadi Tim Pengawas Haji itu.