Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 10 Maret 2025 | 13.30 WIB

Kuota Haji 2025 Jawa Barat Terbanyak se-Indonesia, Didominasi Ibu Rumah Tangga dan Tingkat Pendidikan SD

Sosialisasi keuangan haji yang diselenggarakan BPKH dan Komisi VIII DPR di Bandung (8/3) malam. (HUMAS BPKH) - Image

Sosialisasi keuangan haji yang diselenggarakan BPKH dan Komisi VIII DPR di Bandung (8/3) malam. (HUMAS BPKH)

JawaPos.com - Misi penyelenggaraan haji 2025 sudah di depan mata. Rencananya awal Mei, jamaan haji Indonesia mulai diterbangkan menuju Saudi. Provinsi Jawa Barat masih memegang rekor kuota haji terbanyak dengan jumlah 38.723 jamaah.

Jumlah kuota tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi dalam Sosialisasi keuangan haji yang diselenggarakan BPKH dan Komisi VIII DPR di Bandung. Dia menyampaikan bahwa kuota haji untuk Jawa Barat tahun ini mencapai 38.723 jamaah.

Dalam forum itu, Dedi juga menekankan pentingnya sosialisasi keuangan haji. Terutama bagi masyarakat Jawa Barat. "Karena mayoritas jamaahnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar," kata Dedi dalam keterangannya Minggu (9/3).

Dia mengatakan diseminasi informasi mengenai keuangan haji menjadi sangat krusial. Pemprov Jawa Barat berterima kasih kepada BPKH atas upaya mencerahkan dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Menurut dia, hal ini diperlukan untuk memastikan dana umat digunakan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. "Kami berharap BPKH terus mengoptimalkan pengelolaan dana haji," katanya. Sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jemaah. Selain itu, dia juga mendorong penguatan prinsip syariah dan kelembagaan. Agar BPKH benar-benar dapat menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam pengelolaan dana haji yang adil. Serta mampu meringankan beban jemaah.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH M. Dawud Arif Khan menjelaskan bahwa dana kelolaan haji Indonesia tumbuh positif dan melampaui target. Hingga akhir 2024 lalu, total dana kelolaan BPKH mencapai Rp 171,65 triliun, atau 101 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 169,95 triliun.

Nilai manfaat juga meningkat dari target Rp 11,52 triliun menjadi Rp 11,56 triliun. "Posisi dana likuid sangat mencukupi, bahkan lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji," kata dia. Saat ini, kondisi keuangan haji juga cukup solven dengan rasio solvabilitas (perbandingan aset terhadap liabilitas) sebesar 100,66 persen. Ini berarti nilai kekayaan keuangan haji mampu memenuhi seluruh kewajiban.

BPKH terus berkomitmen menjaga keberlanjutan dana haji agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi jemaah. BPKH juga telah membentuk BPKH Limited, yang menjadi bagian dari ekosistem haji dan berkontribusi terhadap efisiensi biaya haji. 

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore