Evaluasi Syarikah Haji 2025: Arif Satria Usul Pembagian Berdasar Embarkasi

JawaPos.com – Kompleksitas pelayanan jemaah haji Indonesia kembali menjadi sorotan. Salah satu yang dinilai paling menyulitkan tahun ini adalah sistem pembagian syarikah atau perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi yang dinilai terlalu tumpang tindih.

Anggota Amirul Hajj yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Rektor IPB Prof. Arif Satria, mengusulkan agar sistem tersebut dievaluasi menyeluruh dan ditata ulang secara lebih efisien.

Menurut Arif, persoalan utama selama fase awal pelaksanaan haji adalah adanya satu hotel yang ditangani oleh banyak syarikah berbeda. Lalu, satu kelompok terbang (kloter) bisa berurusan dengan berbagai syarikah yang tidak saling terhubung. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan layanan, mulai dari distribusi konsumsi, transportasi, hingga koordinasi kamar di hotel.

“Kalau satu hotel ditangani banyak syarikah, lalu satu kloter juga berurusan dengan berbagai syarikah, maka ini menciptakan komplikasi. Ini terjadi dari awal kedatangan, menjelang Mina, bahkan saat di Mina sendiri,” ujar Arif dalam pernyataannya di Kantor Daker Madinah, Kamis (12/6) siang.

Karena itu, Arif mengusulkan agar sistem pembagian syarikah ke depan bisa berbasis embarkasi. Artinya, seluruh jemaah dari satu embarkasi yang sama akan ditangani oleh satu syarikah yang sama sejak dari kedatangan hingga kembali ke tanah air. "Kalau dibagi berdasarkan embarkasi, masalahnya akan jauh lebih sederhana," ujarnya.

Tak hanya soal efisiensi, Arif juga menegaskan perlunya evaluasi ketat terhadap syarikah yang bertugas tahun ini. Menurutnya, tidak semua syarikah memiliki kinerja yang sama. Ada yang mampu memberikan layanan baik, tetapi ada juga yang justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Jangan dipaksakan syarikah yang tidak perform untuk tetap digunakan. Harus ada evaluasi menyeluruh, yang tidak bagus tidak usah dipakai lagi,” tegas Rektor IPB University tersebut.

Meski demikian, Arif mengapresiasi langkah negosiasi cepat yang dilakukan Kementerian Agama terhadap pihak-pihak terkait. “Saya melihat semua bisa diatasi karena langkah negosiasi yang cukup aktif dari Kemenag. Tapi ke depan jangan terus bergantung pada respons insidental. Harus ada perbaikan sistemik,” tambahnya.

Sistem pelayanan berbasis syarikah merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui nizham as-syarikah, yang memberikan hak eksklusif kepada perusahaan lokal untuk menyediakan layanan konsumsi, akomodasi, hingga transportasi bagi jemaah haji dari berbagai negara. Namun, tanpa penyesuaian teknis di lapangan, sistem ini kerap menimbulkan friksi.

“Padahal kita bisa membuat sistem nasional yang lebih rapi. Misalnya melalui kerja sama yang lebih terstruktur antara pemerintah, penyedia layanan lokal, dan petugas kita di lapangan. Basisnya harus satu: keterpaduan dan efisiensi,” tutup Arif.

Usulan ini sejalan dengan semangat evaluasi penyelenggaraan haji 2025 secara menyeluruh. Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai cara memperkuat sistem demi kenyamanan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.