Musim Haji 2025 Semakin Dekat, Jamaah Lansia dan Disabilitas Tidak Turun di Mudzalifah untuk Mabit

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf (tengah) mengikuti rapat persiapan haji di Arab Saudi. (Humas Badan Penyelenggara Haji)

JawaPos.com - Penyelenggaraan haji 2025 semakin dekat. Pemerintah Indonesia menggelar rapat persiapan akhir di Jeddah, Arab Saudi. Diantara yang dibahas adalah skema murur saat puncak haji. Nantinya jamaah lansia dan disabilitas tidak turun di Mudzalifah untuk mabit. 

Rapat tersebut diantaranya diikuti oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf. Kemudian Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief serta Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Selain itu juga diikuti sejumlah perwakilan Indonesia di Saudi. 

Untuk diketahui dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jemaah. Terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai 2 Mei 2025.

Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi bagian dari upaya intensif untuk memastikan kesiapan layanan jemaah. Baik dari sisi sarana dan prasarana maupun aspek teknis pelaksanaan. "Terutama membahas strategi layanan ataupun skema di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)," kata Irfan dalam keterangannya Minggu (13/4). 

Dia menjelaskan fase Armuzna merupakan rangkaian puncak ibadah haji. Fase ini menjadi titik krusial dan menuntut kesiapan fisik dan mental maksimal dari para jemaah. "Karena itu, kami sangat menaruh perhatian pada detail teknis dan layanan di fase ini,” ujar Irfan.

Dia juga menjelaskan bahwa pembahasan turut mencakup skema murur dan tanazul. Yaitu kebijakan khusus untuk memperlancar mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina. Dalam skema murur, nantinya jamaah lansia dan disabilitas akan melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan. Tujuannya buntuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka selama fase Puncak ibadah Haji. 

Irfan menjelaskan pada musim haji 2025 ini, penyelenggaraan haji masih berada di bawah tanggung jawab Kemenag melalui Direktorat Jenderal PHU. Sementara itu, BP Haji menjalankan peran sebagai dukungan. Dalam rangka transisi menuju penyelenggaraan haji yang sepenuhnya akan dijalankan oleh BP Haji mulai tahun 2026.

Sementara itu kabar baik disampaikan Menag Nasaruddin Umar. Dia mengatakan permintaannya soal tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi. "Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj," terang Nasaruddin. 

Secara khusus dia sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Saudi atas karena memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia. Dia menerangkan Indonesia semula menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1 persen dari total kuota jemaah haji atau sebanyak 2.210 orang petugas. 

"Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1 persen lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," katanya. Dengan demikian total kuota petugas haji Indonesia tahun ini 4.420 orang. 

Kemenag sejak awal menyampaikan ke Saudi bahwa tambahan petugas ini sangat penting. Sebab, mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya," ujar Nasaruddin.

Dalam kesempatan lain, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menambahkan, mereka akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sementara ini, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter. Padahal biasanya lima orang. 

"Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya," jelas Hilman. 

Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aeab Saudi akan dilakukan dari 14 - 20 April 2025. "Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji," tandasnya.