Kontrak Layanan Haji Bakal Diselesaikan Lebih Awal

Laporan dari Makkah: Eko Priyono-Abdi D. Noor

JawaPos.com – Sejumlah problem yang muncul saat pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi catatan pemerintah Arab Saudi. Langkah-langkah perbaikan disiapkan agar kejadian serupa tidak terulang pada musim haji tahun depan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah masalah dialami jemaah haji Indonesia saat fase Armuzna. Di antaranya, keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Jemaah sempat kepanasan di Muzdalifah lantaran pemberangkatan terakhir ke Mina pukul 13.30 waktu Saudi. Di Mina, sanitasi di sejumlah maktab yang dihuni jemaah Indonesia sangat buruk. Air bersih di dapur di sejumlah maktab tidak keluar. Hal itu berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusinya.

Pada Jumat (30/6) malam waktu Saudi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan sejumlah masalah tersebut kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F. Al Rabiah. Kedua pihak menggelar pertemuan khusus sebelum menghadiri perayaan selesainya puncak haji di Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Makkah. ”Layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab mashariq dan pihak Saudi. Karenanya, Menag menyampaikan sejumlah masalah yang muncul kepada Menhaj Saudi,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Makkah kemarin (2/7).

Menhaj Saudi akan melakukan perbaikan dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi kembali. Selain itu, pemerintah Saudi akan mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina bagi suatu negara pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah. Yakni, tidak ada lokasi khusus untuk negara tertentu di masyair.

Kebijakan baru tersebut disampaikan Menhaj Saudi dalam pertemuan Haflatul Hajj Al-Khitamy di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah (30/6). ”Tahun depan Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 Hijriah,” terang Menag Yaqut.

Sebagai langkah pertama, Kementerian Haji dan Umrah menyerahkan sejumlah dokumen persiapan kepada kantor urusan haji (KUH) negara-negara pengirim jemaah haji. Dalam dokumen persiapan itu tercakup rangkaian tahapan kegiatan penyelenggaraan, dari persiapan hingga keberangkatan jemaah pada musim haji 1445 Hijriah.

Kementerian Haji dan Umrah akan menyerahkan dokumen lebih awal agar persiapan penyelenggaraan haji 1445 Hijriah juga bisa dilakukan lebih dini. ”Menhaj Taufiq menginformasikan bahwa penyelesaian kontrak layanan akomodasi dan masyair ditargetkan pada 25 Februari 2024. Negara yang menyelesaikan kontraknya lebih awal akan mendapat prioritas dalam mengambil dan memilih tempat di masyair,” jelas Menag.

Menurut Yaqut, kebijakan baru tersebut menantang semua negara, termasuk Indonesia, untuk bergerak lebih cepat dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah. Karena itu, pihaknya segera mendiskusikannya dengan Komisi VIII DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar bisa dilakukan langkah percepatan dalam persiapan. Mulai kuota hingga pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Termasuk juga kemungkinan percepatan pelunasan biaya haji. (*/gih/c17/fal)