Setelah Puncak Ibadah di Armuzna, Tiga Jemaah Haji Belum Kembali

Laporan dari Makkah: Eko Priyono-Abdi D. Noor

JawaPos.com – Sejumlah jemaah haji Indonesia sempat dilaporkan hilang setelah menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Bahkan, hingga kemarin (8/7) masih ada tiga jemaah yang belum ditemukan.

”Ketiganya ini menjadi konsentrasi kami untuk melakukan pencarian di tiap-tiap waktu dan tempat karena rata-rata beliau punya gejala demensia,” kata Kabid Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi Harun Arrosyid kemarin.

Tiga jemaah tersebut adalah SA dari kelompok terbang atau kloter KJT-10, NSS (SUB-65), dan IRZ (PLM-20). ”Usianya rata-rata di atas 70 tahun. Bahkan, yang dari PLM-20 itu usianya 87 tahun,” imbuhnya.

Laporan tentang adanya jemaah yang belum kembali atau hilang itu diketahui berdasar laporan dari ketua kloter masing-masing. Setelah dilakukan kroscek, pihaknya langsung melakukan pencarian. Utamanya di sekitar lokasi terakhir yang bersangkutan dinyatakan hilang.

Bahkan, ungkap Harun, pihaknya sampai mengecek ke rumah-rumah sakit dan kamar jenazah. ”Tapi, memang tiga nama itu belum kami temukan. Beberapa lainnya yang juga sempat hilang sudah kami temukan. Ada yang dalam keadaan sehat, sakit, dan meninggal,” terangnya.

Secara terpisah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan percepatan persiapan haji 2024. Pasalnya, Arab Saudi telah mengumumkan tahapan persiapan mulai 16 September 2023. Sementara proses pemvisaan akan berakhir pada 29 April 2024 atau sekitar sepuluh hari sebelum mulai dibukanya fase keberangkatan jemaah haji ke Saudi.

”Kalau kita bandingkan dengan haji tahun ini, dua hari sebelum closing date itu kita masih bisa melakukan pemvisaan. Nah, tahun depan, hampir dua bulan sebelum closing date sudah tidak ada lagi proses pemvisaan. Artinya, ia akan berjalan lebih cepat prosesnya,” papar Yaqut.

Proses percepatan akan diawali dengan penyelesaian laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H. Yaqut meminta laporan selesai maksimal dalam satu bulan. Selanjutnya dilaporkan ke DPR agar bisa mulai membahas haji tahun depan.

Pembahasan dengan Komisi VIII DPR diharapkan juga akan mempercepat kesepakatan tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024. Hal itu memungkinkan segera dilakukan karena sudah ada kepastian kuota. (*/gih/c9/fal)