APBN 2027, Pemerintah Genjot Penerimaan dari Pajak hingga PNBP

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menyebut sejumlah strategi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan sekaligus menjaga disiplin fiskal dalam APBN 2027.

Dari sisi perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperluas basis pajak dengan memanfaatkan data dan teknologi. Selain itu, optimalisasi Coretax dan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine juga akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan berisiko tinggi, memperkuat penegakan hukum pajak, serta mengoptimalkan pemberian insentif pajak.

Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, pemerintah akan mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan perdagangan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Kebijakan juga diarahkan pada intensifikasi tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan bea masuk komoditas tertentu.

Baca Juga: Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Tak Punya Niat Loloskan Gibran sebagai Cawapres

Selain itu, pemerintah akan memperluas basis penerimaan bea keluar dan BKC, memperkuat nilai pabean dan klasifikasi barang, serta meningkatkan fasilitasi ekspor, hilirisasi, dan pertumbuhan wilayah.

Peningkatan layanan dan tata kelola kepabeanan dan cukai juga menjadi bagian dari strategi tersebut.

"Lalu dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) melalui perbaikan tata kelola, penguatan SIMBARA, dan peningkatan nilai tambah yang ramah lingkungan," ujar Juda dalam Media Gathering Kementerian Keuangan, Kamis (2/10).

Juda mengatakan, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas layanan PNBP melalui standardisasi, inovasi, digitalisasi, dan penyederhanaan layanan. Selain itu, kepatuhan PNBP akan diperkuat melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.

"Ini yang diharapkan menjadi penguatan sumber-sumber penerimaan," ujarnya.

Di sisi pembiayaan, defisit APBN 2027 akan dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah akan mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak global.

"Strategi utamanya adalah tetap fokus dominannya di pembiayaan dari domestik yang relatif tidak rentan terhadap gejolak global. Surat Berharga Negara (SBN) kita sekarang ini mungkin hanya 13-14 persen yang dimiliki asing. Sementara, 10 tahun lalu SBN kita hampir 40 persen yang dimiliki asing," jelasnya.

Menurutnya, penurunan porsi kepemilikan asing pada SBN dapat mengurangi kerentanan pasar keuangan Indonesia terhadap gejolak pasar uang dan valuta asing.

Baca Juga: Rangkaian Sertijab Kapolri dan Wakapolri Dijadwalkan Siang Ini, Diawali Penyerahan Panji-Panji Polri

Adapun kebijakan pembiayaan anggaran 2027 akan diarahkan untuk mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan menggunakan pembiayaan utang sebagai langkah antisipatif serta menerapkan active cash and debt management.

Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Strategi lainnya mencakup penguatan ketahanan fiskal untuk menghadapi ketidakpastian, meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer untuk memitigasi ketidakpastian.

Juda mengatakan, berbagai strategi pembiayaan tersebut dilakukan untuk memastikan disiplin pengelolaan fiskal tetap terjaga. Hal itu dinilai penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan (trust) terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Kita sudah banyak belajar dari negara-negara yang utangnya banyak dan defisitnya tinggi. Itu semua pertumbuhannya ups and downs, tidak sustainable, dan yield mereka lebih tinggi, biaya utangnya lebih mahal, ditambah juga tidak sustainable. Jadi disiplin itu penting dalam pengelolaan fiskal, dan trust itu sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan kita," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

APBN 2027, Pemerintah Genjot Penerimaan dari Pajak hingga PNBP

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

APBN 2027, Pemerintah Genjot Penerimaan dari Pajak hingga PNBP

Tags

Artikel Terkait

Oktober 2026 Dibuka Dengan Potensi Rupiah Melemah Meski APBN Solid

APBN 2027 Diketok Rp 4.106 Triliun, DPR Targetkan Bisa Percepatan Pembangunan Daerah

DPR dan Pemerintah Sepakati Defisit APBN 2027 sebesar 2,4 Persen PDB

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com