Purbaya Sebut Impor Pickup Kopdes Merah Putih Dibiayai Utang Bank, Bukan Pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembiayaan pembelian mobil pick-up untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pengadaan kendaraan tersebut dilakukan melalui skema pinjaman perbankan oleh Koperasi Merah Putih, bukan pembiayaan langsung dari kas negara.

“Jadi Koperasi Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama 6 tahun ke depan,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip Selasa (24/2).

Dia menegaskan, dari sisi fiskal pemerintah, skema tersebut tidak menambah risiko baru terhadap keuangan negara. Pasalnya, pembayaran cicilan dilakukan melalui mekanisme yang sudah dialokasikan dalam belanja rutin tahunan.

“Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu,” jelasnya.

Untuk diketahui, rencana impor kendaraan pick-up tersebut akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan itu berencana mendatangkan total 105 ribu unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Impor tersebut mencakup 35 ribu unit mobil pick-up 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35 ribu unit pick-up 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman disebut akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun ini.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil pick-up yang akan digunakan sebagai kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Industri, Saleh Husin, menyatakan langkah impor dalam bentuk completely built up (CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif nasional yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan kendaraan program tersebut dari dalam negeri.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga,” kata Saleh di Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut KADIN, impor kendaraan dalam jumlah besar tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Sebaliknya, kebijakan itu dinilai dapat menekan pertumbuhan industri otomotif nasional yang saat ini tengah berupaya bangkit.