OJK Sebut 5 Tantangan dalam Pengembangan Industri Keuangan Syariah

Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku, perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air sangat pesat, bahkan telah diakui oleh lembaga internasional. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan, hal itu patut dibanggakan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dapat konsisten pada masa mendatang. Per November 2020, total aset keuangan syariah Indonesia -tidak termasuk saham syariah- mencapai Rp 1.770,32 triliun. Sedangkan market keuangan syariah mencapai 9,90 persen dengan keuangan konvensional mencapai 90,10 persen.

Meski demikian, Deden menyebut penetrasi industri keuangan syariah masih harus ditingkatkan. Sebab, jika dibandingkan dengan industri secara keseluruhan, industri keuangan syariah masih sangat rendah.

"Jadi secara angka nominal ini cukup besar. Tetapi memang apabila dibandingkan dengan industri secara keseluruhan, kita bisa katakan masih terbatas karena masih di bawah 10 persen," ujarnya dalam webinar bertajuk Tantangan dan Peluang Ekosistem Keuangan Syariah 2021 dan Iconomics Syariah Award 2021, Jumat (29/1).

OJK pun mencatat, terdapat beberapa tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, kata dia, penetrasi masih relatif kecil. Kedua literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah.

Ketiga, diferensiasi model bisnis atau produk syariah masih terbatas. Keempat, adopsi teknologi belum memadai. Kelima, pemenuhan SDM belum optimal.

Dalam hal ini, Deden menambahkan, pihaknya memiliki arah kebijakan guna mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, memperkuat dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah dari hulu ke hilir. Hal itu mulai dari LKM, tekfin, perbankan syariah, IKNB syariah, dan berbagai instrumen pasar modal syariah seperti saham, sukuk, reksa dana, EBA syariah, dan DIRE syariah.

Kedua, lanjutnya, mendorong lembaga jasa keuangan syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal. Hal itu dapat melalui penyediaan layanan keuangan bagi pengembangan pariwisata halal, energi terbarukan, makanan, serta farmasi dan kosmetik halal. Ketiga, mendukung pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dengan memperluas akses keuangan syariah kepada UMKM dan dalam jangka panjang memberdayakan UMKM untuk dapat mandiri," pungkasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=E7NIJTuiK4k