Secara Undang-Undang, Rasio Utang Indonesia Masih Aman

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat utang Indonesia hingga Januari 2018 sebesar USD 357,5 miliar atau sebesar Rp 4.897,7 triliun (kurs Rp 13.700). Dari angka tersebut, utang bank sentral dan pemerintah sebesar USD 183,4 miliar atau sebesar Rp 2.512,5 triliun serta utang swasta sebesar USD 174,2 miliar atau Rp 2.386,5 triliun.

JawaPos.com coba menelisiknya lebih jauh, berapa jumlah rasio utang yang aman untuk Indonesia?

Saat ini, situs resmi Kementerian Keuangan menyebut jika rasio utang pemerintah saat ini berada pada angka 29,24 persen terhadap PDB.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen terhadap PDB. Itu artinya, rasio utang tersebut masih dalam kategori aman. 

"Menurut UU keuangan negara, batas aman untang pemerintah adalah maksimal 60 persen terhadap PDB. Sekarang memang baru dikisaran 29 persen," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira kepada JawaPos.com, Jumat (16/3).

Rasio itu, sejatinya masih lebih baik dibanding dengan negara lain. Sebut saja Malaysia yang memiliki rasio utang sebesar 68 persen dari GDP. Sementara Thailand, rasionya sedikit lebih baik yakni 33,9 persen.

Sementara itu, rasio utang Indonesia terhadap neraca transaksi berjalan tercatat sebesar 167,7 persen. Angka itu lebih baik dibanding negara sepeti Brasil (261,5 persen) maupun Turki (207,9 persen).

"Rasio external debt terhadap current account receipt menunjukkan perbaikan didorong oleh peningkatan penerimaan transaksi berjalan yang melampaui kenaikan posisi ULN. Jadi ULN memang naik, tapi penerimaan kita juga meningkat. Sehingga peningkatan di transaksi berjalan lebih besar dibanding kenaikan ULN. Ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan penghasilan valas dalam menanggung kewajiban ULN," tutup Direktur Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) Tutuk Cahyono.