Aturan Demutualisasi Bursa Dipercepat, OJK Targetkan Rampung sebelum April

Layar menampilkan pergerakan IHSG saat penutupan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (30/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pemerintah akan mempercepat penerbitan peraturan terkait demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada kuartal I-2026, lebih cepat dari rencana awal yang semula dijadwalkan terbit pada semester I-2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, percepatan itu merupakan hasil pembahasan intensif antara OJK dan pemerintah. Menurutnya, regulasi demutualisasi bursa menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan pasar modal nasional.

“Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini,” kata Mahendra dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1).

Sebagai informasi, demutualisasi merupakan proses perubahan struktur perusahaan mutual yang kepemilikannya berada di tangan anggota, menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang dimiliki oleh para pemegang saham. Skema ini dinilai mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mendorong profesionalisme pengelolaan bursa.

Mahendra menegaskan, langkah demutualisasi BEI merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia agar lebih berintegritas dan sejalan dengan praktik internasional. OJK pun berkomitmen mengawal seluruh tahapan proses tersebut agar berjalan sesuai rencana.

“Ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung semua proses ini agar berjalan dengan efektif dan tepat waktu,” tegasnya.

Lebih lanjut, OJK juga terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku pasar dan kementerian/lembaga. Koordinasi itu dilakukan guna memastikan reformasi regulasi dan implementasi demutualisasi dapat berjalan optimal.

“Dengan begitu, kesepahaman terhadap apa yang dimaksud dan pemenuhan standar yang setara dengan internasional dapat dicapai dengan baik,” pungkas Mahendra.