Subsidi BBM yang Dikeluarkan Pemerintah Lebih Rendah, Realisasi Belanja APBN Turun

JawaPos.com - Realisasi belanja pemerintah turun. Penyebabnya lantaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang rendah. Pemerintah akan menggenjot penyerapan anggaran belanja jelang tutup buku tahun ini.

Realisasi belanja negara susut 4,1 persen dari periode yang sama 2022 sebesar Rp 2.588 triliun. Realisasi belanja subsidi BBM baru 71,8 persen dari target atau Rp 894,3 triliun.

"Penyebabnya bukan karena belanja K/L, tapi subsidi BBM sebab harga minyak turun atau lebih rendah dari harga asumsi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN Kita di kantornya, Jumat (15/12).

Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2023 berada di kisaran USD 90 per barel. Sedangkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, harga minyak per November 2023 sebesar USD 79,63 per barel. Sehingga terdapat penurunan yang berimbas pada penyerapan.

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat tercatat 94,5 persen menjadi Rp 946 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,4 persen. Didorong oleh persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah juga akan membayar tagihan-tagihan yang belum tuntas di akhir tahun sebesar Rp 500 triliun. Pembayaran akan dikebut sebab kas negara akan tutup buku pada 29 Desember 2023.

"Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita," ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu.

Menurut dia, belanja pemerintah pusat 2023 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain program perlinsos, pendidikan, dan insfrastruktur.

Kinerja tersebut didorong melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal sampai 12 Desember 2023 mengalami pertumbuhan 20,5 persen dari tahun lalu.

Penanganan jalan daerah juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Penebalan program perlindungan sosial juga dilanjutkan berupa bantuan pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan, salah satu tagihan besar yang akan dibayarkan adalah subsidi dan kompensasi energi. Dana yang disiapkan sekitar Rp 85 triliun. Meski memang untuk realisasi belanja pemerintah pusat non K/L yang di dalamnya terdapat belanja subsidi dan kompensasi, memang tercatat masih jauh dari target.

"Tercatat realisasi belanja non K/L sebesar Rp 894,3 triliun atau setara 68,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.301,6 triliun," bebernya.

Meski begitu, realisasi belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun. Nilai tersebut setara 94,5 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 1.000,8 triliun.

"Dari pengalaman sebelumnya, itu K/L rerata belanja sekitar 95 persen. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik," tandasnya.

Kinerja APBN Hingga 12 Desember 2023