Eks Gubernur Sultra Nur Alam Minta Prabowo Pisahkan Politik dan Bisnis SDA

JawaPos.com - Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam meminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat pemisahan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurut Nur Alam, keterlibatan penguasa dalam aktivitas bisnis maupun penggunaan kekuasaan oleh pelaku usaha berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi buruknya tata kelola sektor pertambangan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Nur Alam dalam diskusi kebangsaan bertajuk 'Prospek Implementasi Pasal 33 UUD 1945' yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (2/9).

Dalam kesempatan tersebut, Nur Alam menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo agar hubungan antara penguasa dan pengusaha tidak bercampur dalam pengelolaan kekayaan alam.

"Mohon disampaikan kepada Presiden agar penguasa tidak menjadi pengusaha, dan juga pengusaha tidak menjadikan penguasa sebagai alat untuk kekuasaannya. Saya kira ini dua hal yang penting," kata Nur Alam.

Nur Alam turut menyoroti pengelolaan komoditas nikel di Sulawesi Tenggara. Ia menilai, sektor tersebut kerap bersinggungan dengan persoalan kepentingan, khususnya terkait penguasaan sumber daya dan keterlibatan masyarakat lokal.

Berbekal pengalamannya ketika memimpin Sultra, Nur Alam mengaku pernah berupaya mendorong masyarakat setempat agar tidak hanya menjadi pihak yang menjaga atau mengelola lahan untuk kepentingan perusahaan maupun investor dari luar daerah.

Ia juga mempertanyakan penguasaan lahan dalam skala besar oleh sejumlah perusahaan yang menurutnya tidak selalu diikuti dengan tingkat produksi yang sepadan. Situasi tersebut dinilai berpotensi membuat daerah tidak memperoleh manfaat ekonomi secara maksimal.

Menurut Nur Alam, kondisi itu juga dapat mempersempit kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang tersedia di daerahnya sendiri.