Dekarbonisasi Industri Indonesia Butuh Kepastian Regulasi dan Pembiayaan

JawaPos.com — Pemerintah didorong mengunci arah dekarbonisasi industri dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035. Selain menetapkan target energi bersih, dokumen tersebut dinilai perlu menjawab persoalan implementasi, mulai dari harmonisasi regulasi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, hingga penentuan sektor industri prioritas.

Hal itu mengemuka dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Mengunci Dekarbonisasi Industri dalam Rencana Umum Energi Nasional di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:Tidak Sekadar Nilai Ekonomi, Kemenhut Minta Perdagangan Karbon Bermanfaat Bagi Masyarakat

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, RUEN perlu memiliki mekanisme yang memungkinkan target energi nasional menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Menurutnya, pencapaian dekarbonisasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan pasokan energi bersih. Pertumbuhan pasokan harus diikuti kepastian permintaan agar kapasitas energi yang dibangun memiliki pengguna.

“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang suplainya saja, kita genjot, kita bangun, itu harus ada demand yang confirmed,” katanya.

Baca Juga:Pertamina Perkuat Ekosistem Energi Bersih Lewat Kolaborasi Pengolahan Sampah Menjadi Hidrogen Rendah Karbon

Satya menilai pertumbuhan industri dan sektor ekonomi lainnya dapat menciptakan permintaan energi yang menjadi basis pengembangan energi terbarukan. Ia juga menyebut target pengembangan PLTS 100 gigawatt peak (GWp) yang didorong Presiden Prabowo Subianto dapat dimasukkan sebagai akselerasi dalam RUEN.

Namun, penambahan kapasitas energi terbarukan dinilai belum cukup untuk memastikan dekarbonisasi industri berjalan.

Director of Legal Affairs Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Zakiul Fikri mengatakan, tantangan utama justru terletak pada kesenjangan antara perencanaan dan implementasi.

“Yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan, kita perlu menutup kesenjangan antara perencanaan dan implementasi,” ujar Zakiul.