Ternyata Segini Harga Asli Pertalite hingga LPG 3 Kg kalau Nggak Disubsidi Pemerintah, Menkeu Purbaya Blak-blakan di Rapat DPR

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti Pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi dan nonenergi," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9).

Terdapat delapan jenis barang energi maupun nonenergi yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah.

Pertama, solar yang seharusnya berharga Rp 11.950 per liter, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 6.800 per liter. Artinya, sebesar Rp 5.150 per liter atau sekitar 43 persen dari harga asli ditanggung oleh APBN.

Untuk tahun anggaran 2024, total nilai subsidi solar mencapai Rp 89,7 triliun untuk lebih dari empat juta kendaraan.

Kedua, Pertalite dengan harga seharusnya Rp 11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp 1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp 56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan.

Ketiga, minyak tanah seharusnya berharga Rp 11.150 per liter, namun dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 2.500 per liter, disubsidi Rp 8.650 per liter (78 persen) dengan realisasi anggaran Rp 4,5 triliun. Subsidi minyak tanah disebut memberikan manfaat bagi 1,8 juta rumah tangga.

Keempat, LPG 3 kg memiliki harga asli Rp 42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp 12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp 30.000 (70 persen). Subsidi tersebut memakan anggaran Rp 80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.

Kelima, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga 900 VA dari seharusnya Rp1.800 per kWh menjadi Rp600 per kWh. Pemerintah menanggung Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga asli, dan subsidi tarif listrik tersebut dinikmati oleh 40,3 juta pelanggan.

Keenam, masih dari sektor listrik, yakni listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi mendapatkan kompensasi Rp 400 per kWh (22 persen), sehingga menurunkan biaya dari Rp1.800 per kWh menjadi Rp 1.400 per kWh dan dimanfaatkan oleh 50,6 juta pelanggan.

Nilai subsidi untuk sektor listrik mencapai Rp 156,4 triliun pada APBN 2024.

Ketujuh, pemerintah menanggung biaya pupuk urea sebesar Rp3.308 per kg, sehingga menurunkan harga dari seharusnya Rp 5.558 per kg menjadi Rp2.250 per kg (subsidi 59 persen).

Terakhir, pupuk NPK yang seharusnya berharga Rp 10.791 per kg, dijual kepada petani dengan harga Rp 2.300 per kg atau disubsidi sebesar Rp 8.491 per kg (78 persen). Nilai subsidi pupuk pada APBN 2024 mencapai Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk kepada petani.

"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," kata Purbaya.