Presiden AS Donald Trump Minta Kesepakatan NATO sebelum Jatuhkan Sanksi Energi Baru untuk Rusia

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan kesiapannya untuk menjatuhkan sanksi energi baru terhadap Rusia. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni semua negara NATO harus sepakat dan memulai tindakan serupa, termasuk berhenti membeli minyak dari Rusia. 

Pernyataan ini muncul di tengah tekanan yang terus meningkat dari AS terhadap sekutunya untuk memperketat sanksi sebagai upaya mengakhiri perang di Ukraina.

Tawaran ini menjadi perhatian, mengingat kritik yang terus dihadapi Trump terkait hubungannya dengan Rusia dan janji-janji yang tidak terpenuhi untuk mengambil tindakan tegas. Polling Reuters/Ipsos bahkan menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika, termasuk pendukungnya sendiri, merasa Trump terlalu dekat dengan Moskow.

Dalam unggahan di media sosial, Trump menjelaskan syarat tersebut secara rinci. "Saya siap untuk menjatuhkan sanksi besar terhadap Rusia ketika semua negara NATO telah sepakat, dan mulai, untuk melakukan hal yang sama, dan ketika semua negara NATO berhenti membeli minyak dari Rusia," kata Trump seperti dilansir dari Reuters.

Pernyataan ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Barat dalam menekan Rusia, yaitu ketidakseragaman dalam penerapan sanksi. Uni Eropa, melalui juru bicaranya, menegaskan komitmen mereka untuk terus bekerja sama dengan mitra global dalam hal sanksi.

"Uni Eropa telah terlibat, dan akan terus terlibat dengan semua mitra global terkait dalam konteks sanksi terhadap Rusia, dan penegakannya," ujar juru bicara Komisi Eropa.

Sementara itu, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa paket sanksi baru akan sejalan dengan aturan Uni Eropa dan tidak akan berlaku secara ekstra-teritorial. Ini menggarisbawahi kompleksitas politik dan ekonomi dalam menyatukan aliansi.

Adapun para menteri keuangan negara-negara G7 telah mendiskusikan sanksi tambahan terhadap Rusia dan kemungkinan tarif terhadap negara-negara yang dianggap membantu perang di Ukraina.

Minyak dan gas adalah sumber pendanaan utama Kremlin, menjadikannya target utama sanksi. Namun, para analis dan pejabat memperingatkan bahwa pembatasan agresif dapat memicu kenaikan harga minyak global, yang akan membebani ekonomi Barat dan berpotensi melemahkan dukungan publik.

Faktanya, beberapa anggota NATO masih menjadi pembeli minyak Rusia. Turki, misalnya, adalah pembeli terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India. Negara-negara lain seperti Hongaria dan Slovakia juga masih terlibat.

Selain sanksi energi, Trump juga mengusulkan agar NATO secara kolektif mengenakan tarif 50 persen hingga 100 persen terhadap impor Tiongkok. Menurutnya, langkah ini akan melemahkan pengaruh ekonomi Beijing terhadap Moskow.