Emil Dardak Buka-bukaan soal Tantangan Pemberian Izin Hilirisasi Tambang di Jawa Timur

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak buka-bukaan soal tantangannya dalam pemberian izin hilirisasi tambang di daerah. Sebagai kepala daerah, ia memastikan tak akan mengeluarkan izin tambang sepanjang masyarakat masih menolak industri ekstraktif itu. 

Cerita ini ia sampaikan, berdasar pada pengalamannya semasa pencalonan menjadi bupati. Namun, ada satu permintaan izin usaha tambang tersebut justru tiba-tiba muncul saat dirinya dilantik sebagai wagub. 

"Jadi begitu saya jadi wakil gubernur, loh kok tiba-tiba udah naik, amdalnya udah keluar, eksploitasinya keluar. Saya bilang, saya nggak mau back up. Bener lah, masyarakat menolak," kata Emil Dardak di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Rabu (30/7). 

Lebih lanjut, Emil menyinggung soal pentingnya pendekatan sosial dari pihak pelaksana pertambangan. Bahkan ia menyebut bahwa pemerintah daerah tidak akan menghambat izin tersebut selama ada keterlibatan dan penerimaan publik. 

"Selama masyarakat ini masih nolak, ya saya akan tetap nolak. Nah, ini sebuah kisah nyata perjalanan seorang kepala daerah," tegasnya. 

"Kalau satu kecamatan saja protes, itu bisa jadi masalah besar. Ini yang disebut proximity of influence. Siapa pun yang melakukan ekstraksi tidak boleh mengabaikan aspek sosial," tambah Emil.

Lebih lanjut, Emil juga memastikan bahwa Pemprov Jatim bukannya tidak mendukung tambang tetapi dirinya berkomitmen, jika masyarakat tidak mendukung, maka begitu pun dengan pemerintah. Bahkan ia memastikan, bukan berarti Pemprov Jatim antitambang.

Tetapi, kata dia, persoalan lingkungan tetap nomor satu. Meskipun lingkungan tidak mungkin tak terdampak oleh industri ekstraktif. Namun, ia memastikan bahwa kehadiran pelaksana pertambangan di Jatim tidak boleh merusak lingkungan.

"Bahwa kita tidak anti-tambang, tapi kita pro lingkungan. Itu yang penting. Jadi, maksudnya tidak, artinya tambang boleh, tetapi lingkungan tetap nomor satu. Nah lingkungan tidak mungkin tidak terdampak sama sekali, tapi tidak boleh rusak. Kira-kira begitu," jelas Emil. 

"Saya menyatakan bahwa saya tidak mendukung sebuah tambang yang akhirnya menyimpang dari komitmen awal untuk mengutamakan dulu proses yang konsultatif dengan masyarakat terkait dampak-dampaknya," pungkasnya.