Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Minta Pemerintah Evaluasi Seluruh Perusahaan Tambang di Raja Ampat

JawaPos.com - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, khususnya tambang nikel yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Saleh mengaku, pihaknya sudah lama menyoroti isu tambang di Raja Ampat. Bahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Raja Ampat, pada 28 Mei 2025 lalu.

"Komisi VII memang sudah lama mencermati isu tambang di Raja Ampat. Itu sebabnya, pada masa reses tanggal 28 Mei hingga 2 Juni lalu, Komisi VII melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sana untuk melihat langsung kondisi di lapangan," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (8/6).

Dalam kunjungan kerja itu, rombongan Komisi VII melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, pejabat pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, aspirasi dan keluhan dari masyarakat setempat menjadi bahan penting dalam pertimbangan DPR untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah. Termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan," tegas Saleh. 

Ia menilai, apa yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya keresahan nyata atas dampak pertambangan terhadap kehidupan mereka. Saleh menyebut, terdapat dua isu besar yang mengemuka dalam kunjungan tersebut.

Pertama, peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Kedua, dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang. Menurutnya, kedua isu ini tidak bisa dipisahkan karena saling memengaruhi satu sama lain.

"Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu. Karena itu, pemda dan masyarakat meminta agar alam dan lingkungan mereka tetap dijaga," ucapnya. 

Ia mengingatkan, pariwisata berkelanjutan hanya bisa terwujud bila ekosistemnya tetap lestari. Karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Saleh meminta pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi seluruh izin perusahaan tambang di Raja Ampat. 

"Perusahaan yang dinilai merusak, harus segera dicabut izinnya. Mereka harus membuat skema ketahanan lingkungan sehingga tidak mengganggu masyarakat. Tidak boleh ada kerusakan lingkungan akibat pertambangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh menekankan keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama. Ia tak menginginkan, keuntungan hanya didapatkan perusahaan tambang, tapi merugikan rakyat.

"Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua," pungkasnya.