Dukung Transisi Energi, Masyarakat Sipil Desak Industri Fashion Tak Pilih Biomassa yang Merusak Hutan

JawaPos.com - Merek-merek fashion ternama, seperti H&M, Puma, Adidas, dan Inditex, diminta untuk mempertimbangkan kembali penggunaan biomassa sebagai alternatif bahan bakar fosil dalam rantai pasok mereka untuk melindungi hutan. Klaim bahwa biomassa bersifat netral kabron umumnya didasarkan pada celah akuntansi yang mengasumsikan bahwa pohon dan tanaman akan tumbuh kembali dan mengembalikan CO2 yang dilepas ke atmosfer dari deforestasi yang terjadi. Klaim ini telah dibantah oleh banyak ilmuwan iklim.

Oleh karena itu, jika berbagai merek fashion tersebut benar-benar serius tentang keberlanjutan, mereka mestinya fokus pada penghapusan batu bara secara bertahap, serta tidak menggunakan pembakaran biomassa. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong transisi energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia berencana untuk mengganti 5-10 persen porsi batu bara di pembangkit listrik batu bara dengan biomassa seperti serbuk gergaji, pelet kayu, cangkang kelapa sawit, dan sekam padi. Padahal, hutan tropis Indonesia termasuk satu-satunya habitat alami orangutan Sumatera yang terancam punah dan rumah bagi beragam masyarakat adat.

Tentu rencana pemerintah tersebut berpotensi meningkatkan deforestasi dan berdampak pada habitat serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Manager Portfolio Bioenergi di Trend Asia, Amalya R. Oktaviani berpendapat, transisi energi seharusnya tidak menjadikan biomassa dari sumber energi terbarukan. 

Penelitian Trend Asia menunjukkan bahwa penggunaan biomassa kayu di pembangkit listrik termal dapat menghasilkan surplus emisi hingga 26,48 juta ton emisi setara karbon. Pembakarannya, memproduksi particulate matter dan nitrogen oksida yang berbahaya bagi kesehatan.

Tidak hanya berhenti di situ, implikasi buruk pembakaran biomassa yakni ekspansi perkebunan monokultur untuk memproduksi biomassa akan mengakibatkan deforestasi, perampasan lahan, memperuncing konflik sosial, dan ancaman bagi ketahanan pangan.

Catatan Trend Asia, untuk menyuplai 10 juta ton biomassa dari perkebunan tanaman energi berisiko menghilangkan lebih dari 2 juta hektare (ha) hutan alam. Luas ini setara 35 kali luas Provinsi Jakarta atau 3,27 juta lapangan sepak bola.

"Contoh nyata bisa kita lihat pada pengembangan biomassa di Merauke, Papua yang sudah merampas hutan masyarakat adat dan menyebabkan kematian akibat kerawanan pangan. Contoh lain adalah praktik tipu-tipu pengembangan pembangkit listrik biomassa di Kepulauan Mentawai, yang mengancam hutan beserta eksistensi komunitas masyarakat adat Mentawai," kata Amalya, Kamis (28/9). Dia menambahkan, pengelolaan kebun monokultur juga akan menyumbang limbah yang mencemari air, tanah, dan udara.

Berangkat dari situ, sebanyak 16 organisasi nirlaba yang berfokus pada keadilan iklim, energi, serta konservasi alam telah menandatangani surat terbuka. Surat ini mendesak merek-merek fashion untuk mempertimbangkan kembali strategi dekarbonisasi rantai pasok mereka yang mengandalkan biomassa sebagai alternatif bahan bakar fosil.

Sebagai gantinya, mereka bisa mengalihkan investasi ke sumber energi terbarukan yang benar-benar bersih seperti tenaga surya dan angin. "Jika industri fashion bersikeras menggunakan biomassa agar dianggap telah bertransisi menuju energi terbarukan, maka hanya akan menambah daftar panjang kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat," lanjut Amalya.

Amalya menambahkan, langkah ini juga akan memperburuk krisis iklim dan kontradiktif dengan komitmen mereduksi emisi. Kalau industri serius untuk transisi energi, lanjutnya, maka harus bisa melampaui sumber energi yang berasal dari pembakaran.

"Kami mendorong transisi energi yang tidak hanya menggunakan energi terbarukan, tapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan," pungkas Amalya.

Keenambelas organisasi masyarakat yang menandatangani surat terbuka tersebut antara lain: Enter Nusantara, Kanopi Hijau Nusantara, Auriga Nusantara, Koaksi Indonesia, The Rainforest Action Network, 350 Indonesia, Srikandi Lestari, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), WALHI Jawa Barat, Traction Energy Asia, Koprol Iklim, Sajogyo Institute, AEER, PENA Masyarakat, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan Trend Asia.