Mengamalkan Sila Kelima Pancasila Melalui BBM Satu Harga

JawaPos.com – Salah satu tantangan terbesar pemerintah adalah merealisasikan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila itu menjunjung tinggi terwujudnya kesejahteraan umum. Lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Dari sektor energi, harapan itu tumbuh.

Hal itu yang coba diwujudkan oleh PT Pertamina (Persero) melalui program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Kebijakan ini fokus menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter solar di berbagai daerah pelosok Indonesia. 

Kebijakan BBM satu harga itu merupakan program milik pemerintah yang diamanatkan kepada Pertamina untuk dieksekusi. Ada 150 titik di kawasan-kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang harus disamakan harga BBM-nya seperti di Pulau Jawa hingga 2019. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.136 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT & JBKP Secara Nasional.

Bagi Pertamina, menjalankan amanat BBM satu harga adalah harga mutlak yang harus dilakukan. Sebab, muaranya jelas: mensejahterakan masyarakat dalam sektor energi. Apalagi, kebutuhan terhadap BBM masih sangat tinggi.

Pertamina tidak sendirian dalam menjalankan kebijakan itu. BUMN Migas bersinergi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, Pemerintah Daerah (Pemda), Kementerian ESDM dan swasta dalam mewujudkan BBM berkeadilan.

Pada 2017 atau tahun pertama berlakunya BBM satu harga, Pertamina mencatat sebanyak 54 titik telah dibangun. Program ini telah di-launching langsung oleh Presiden Jokowi di Yahukimo, Papua, Oktober 2016 silam. Selama 2018, perseroan menargetkan 67 titik akan terealisasi.

“Kami targetkan sampai akhir tahun 67 titik akan terealisasi, sehingga upaya Pertamina mewujudkan energi berkeadilan sesuai program pemerintah," kata VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, dalam laman resmi Pertamina seperti dikutip JawaPos.com, Senin (5/11).

Hingga Oktober 2018, sudah sebanyak 58 lokasi BBM satu harga telah dioperasikan. Itu artinya, Pertamina telah merealisasikan 87 persen dari target BBM 1 Harga tahap ke-2. Secara keseluruhan, 112 titik penyalur telah direalisasikan. 

Pertamina masih punya pekerjaan rumah untuk merealisasaikan 9 titik BBM satu harga hingga akhir tahun. “Kami upayakan 67 titik bisa selesai lebih cepat pada November, sehingga pada akhir tahun 100 persen atau semua titik yang ditargetkan pemerintah sudah terealisasi,” tuturnya.

Adapun ke-58 titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) 8 titik. Lalu Wilayah Marketing Operation Region II (Sumatra Selatan, Lampung) 3 titik.

Wilayah Marketing Operation Region V (NTB dan NTT) 10 Titik. Wilayah Marketing Operation Region VI (Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) 15 titik.

Marketing Operation Region VII (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara) 9 titik. Terakhir, di wilayah Marketing Operation Region VIII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) sebanyak 13 titik.

Adiatma menambahkan, rata-rata penyaluran BBM Premium dan Solar periode 2017 sebesar 1.856 KL per bulan untuk 54 lembaga penyalur. Sementara itu, jika 67 titik BBM satu harga terealisasi, maka rata-rata penyaluran BBM sebesar 5.727 KL per bulan.

Pada tahapan tahun ke-2 ini, ia juga menyebut ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan BBM 1 harga. Yakni, lokasi yang ditetapkan pemerintah merupakan wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas.

Di sisi lain, Adiatma menegaskan jika program BBM satu harga akan tetap berlanjut kendati harga minyak dunia tengah sudah menembus USD 80 per barel, begitupun dengan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp 15 ribu per USD.