Bahlil Ingin Ciptakan Konglomerat Baru di Daerah Lewat Pengelolaan Tambang

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8).

Bahlil menyebut, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap PAD dinilai belum optimal. 

"Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?" ujarnya di hadapan kader Partai Golkar dan pejabat daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menekankan, salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi. Menurutnya, hilirisasi tambang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberi nilai tambah sekaligus pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.

"Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam distribusi izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini lebih banyak dikuasai perusahaan besar berbasis di Jakarta. Menurutnya, masyarakat lokal kurang mendapat ruang. 

"Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri," tegas Bahlil.

Dalam revisi UU Minerba terbaru, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, BUMD, hingga ormas keagamaan. Skema ini diharapkan membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk lebih terlibat dalam pengelolaan tambang. 

"Kita harus membangun konglomerat baru di daerah. Jangan konglomerasinya Jakarta terus. Kita butuh sinergi agar pemerataan bisa terwujud," tambahnya.

Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat PAD Sulawesi Tengah, salah satunya perbedaan aturan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Ia memperkirakan, jika seluruh potensi PAD ditarik secara maksimal, Sulteng bisa memperoleh tambahan Rp 2 triliun dari sektor tambang.

"Kalau APBD sekarang sekitar Rp 5,5 triliun, tambahan Rp 2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah. Saya janji ini jadi tugas utama saya dan akan saya laporkan langsung kepada Presiden," pungkasnya.