Ketahanan Energi Nasional Ditentukan Kepastian Pasokan Gas Bumi

Ilustrasi. Generated images AI yang menggambarkan utilitas untuk jaringan gas bumi.

JawaPos.com – Ketahanan energi nasional, terutama dari sektor gas bumi, tengah diuji. Penurunan pasokan gas pipa dari blok-blok migas tua di wilayah Indonesia Barat telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri pengguna gas.

Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Tumiran, menyampaikan bahwa tanpa kepastian pasokan gas dalam jangka panjang, kelangsungan usaha di sektor hilir terancam. Lebih jauh lagi, kondisi ini bisa berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja di industri tersebut.

“Kalau pasokan gas nggak terjamin dan dia kolaps karena tidak produksi, itu segmen pasar dia bisa hilang. Nah segmen pasar hilang, untuk mengembalikan kepercayaan pasar akan sangat sulit. Tapi yang lebih positif kan orang-orang itu potensi kehilangan lapangan kerja kan terhindarkan. Nah itu harus dijaga, kepentingan sosial ekonomi harus dijaga,” ujar Tumiran, yang juga pernah menjadi anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Gas bumi dinilai memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 90 persen pasokan gas bumi dialirkan ke sektor penting seperti pembangkit listrik, petrokimia, pupuk, industri kaca, alas kaki, dan keramik.

Namun, pergeseran lokasi sumber gas domestik dari wilayah barat—yang didominasi gas pipa—ke wilayah timur yang menghasilkan Liquefied Natural Gas (LNG), menambah tantangan. Selain harganya lebih tinggi, sebagian besar LNG juga sudah terikat kontrak ekspor.

”Kalau memang dari gas dalam negeri itu sudah dialokasikan untuk ekspor seperti dari Tangguh, Bontang, dan lainnya memang sebagian sudah didedikasikan kontrak, ya sudah buka saja pasar impor. Jangan malu,” tegasnya.

Menurut Tumiran, dalam kondisi kekurangan pasokan seperti ini, opsi impor gas seharusnya tidak dianggap tabu. Bahkan, pembukaan keran impor menjadi langkah realistis untuk menjaga kelangsungan industri dan ketahanan energi nasional.

“Nggak bisa katakan cukup kalau memang kurang. Jadi itu harus diatasi. Keran impor dibuka saja lah, saya kira nggak masalah,” ucapnya.

Pelaku usaha saat ini menunggu langkah konkret dari pemerintah guna memastikan ketersediaan gas dalam jangka panjang. Industri tidak bisa menunggu hingga munculnya sumber gas baru, sementara kebutuhan tetap berjalan.

Di sisi lain, infrastruktur distribusi gas yang dibangun secara masif, terutama oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), telah memperluas akses gas hingga ke industri kecil, rumah tangga, dan UMKM. Sayangnya, perluasan ini tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan di sisi hulu.

"Masalahnya PGN saja sekarang kan kesulitan untuk mendapatkan pasokannya kan? Jika pasokan gas tidak bisa dipenuhi, untuk sementara waktu pemerintah bisa membuka peluang impor LNG,” kata Tumiran.

Ia menilai bahwa pemerintah, melalui kewenangan Kementerian ESDM, bisa mengambil keputusan cepat terkait impor gas. Terlebih saat ini harga LNG global sedang menurun, menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya juga sempat menyatakan kemungkinan membuka impor gas untuk industri, sebagai respons atas tingginya harga gas dalam negeri. Meski belum diputuskan, opsi ini telah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Ketika bersama presiden, itu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila dianggap suplai gas nasional nggak mencukupi baik kualitas dan harga ngga sesuai dengan regulasi. Maka seharusnya HKI atau industri bisa diberikan fleksibilitas yakni mendapat sumber gas lain termasuk dari luar negeri, dengan catatan suplai gas nasional terbatas," jelas Agus pada Rabu (18/6).