Hartanto Wibowo jadi Direktur Energi Primer yang Baru

JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah tegas dalam menjaga transformasi yang sedang berlangsung di PT PLN (Persero) atau PLN. Kamis (6/1) Menteri BUMN Erick Thohir secara resmi memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo sebagai direktur energi primer Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Posisi Rudy digantikan oleh Hartanto Wibowo. Keputusan itu tertuang dalam SK-2/MBU.01/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

"Saya baru saja menandatangani surat pergantian direktur energi primer di PLN dengan Saudara Hartanto Wibowo yang merupakan top talent di PLN. Usianya 45 tahun dan saya lihat juga dari berbagai background bahwa dia memiliki kemampuan," ujar Erick Kamis (6/1).

Direktur energi PLN bertugas menangani persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik milik PLN. Baik batu bara maupun liquefied natural gas (LNG). Erick berharap hadirnya Hartanto dalam jajaran direksi PLN dapat mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional.

"Saya sudah minta kepada Saudara Hartanto untuk memastikan hal-hal yang kita alami seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Karena saya rasa kita ini negara penghasil sumber daya alam dan kalau dilihat komposisinya cukup aman. Banyak negara yang tidak punya sumber daya alam tidak mengalami krisis energi. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama," bebernya.

Menteri BUMN menambahkan, untuk mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG, diperlukan pembelian komoditas secara jangka panjang. Hal itu seharusnya dapat dilakukan mengingat adanya domestic market obligation (DMO) dengan harga yang sudah ditentukan.

"Kalaupun harganya lebih murah dari DMO, boleh ada negosiasi ulang sesuai dengan harga pasar. Karena itu, kita pakai fleksibilitas harga, tapi kontraknya jangka panjang, dan harganya per tahun bisa di-review, meskipun akan jadi masalah kalau ada kick back. Kalau ini semua dilakukan secara transparan, ya kenapa tidak dilakukan," paparnya.

Erick juga menyinggung situasi yang terjadi saat mengunjungi kantor pusat PT PLN (Persero) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif Selasa (4/1). Namun, dua menteri itu tidak dapat bertemu direksi PLN. Alasannya lockdown akibat ada direksi yang diduga positif Covid-19 sepulang dari Bali.